Belum Disetujui, DPRD Sulsel Kembali Godok Perubahan Perusda Menjadi Perseroda

KOPEL ONLINE – Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja terkait rancangan peraturan daerah (Ranperda) perubahan bentuk hukum Perusahan Umum Daerah (Perusda), di DPRDSulsel, Makassar, Kamis (09/1/2020).

Rapa rencana digelar dengan agenda pembahasan revisi naskah akademik ranperda tentang perubahan bentuk Perusda menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusda Taufik Fachruddin mengatakan perubahan status Perusda menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) akan memudahkan bisnis dan investasi.

Hal tersebut disampaikan adik ipar Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah tersebut usai Rapat Paripurna Penjelasan Gubernur terhadap Pengajuan Ranperda Perubahan Bentuk Hukum Perusda Sulsel menjadi Perseroda, Senin (9/12) kemarin

Taufik mengatakan Perusda selama ini tidak fleksibel karena ruang geraknya mengelola bisnis terbatas apalagi masih melekat pada pemerintah provinsi (pemprov).

“Jika ini disetujui akan menjadi perseroan terbatas sehingga memudahkan bisnis termasuk bisnis dengan pihak asing. Investasi juga akan semakin mudah,” jelasnya.

Dikutip dari Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbagi atas Perusda dan Perseroda.

Perusda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.

Perseroda berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki satu daerah.

Dalam hal pemegang saham perseroda terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Organ Perusda terdiri kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dewan pengawas.

Kepala daerah pun punya wewenang termasuk menetapkan laba dan persetujuan penempatan laba.
Sedangkan pada Perseroda tidak. Organnya terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Taufik menambahkan total aset Perusda yang diperkirakan Rp 800 miliar Rp 1 Triliun menjadi modal utama.
Aset seperti 102 rumah toko (ruko) di Lattanette Plaza, Hotel Grand Sayang Park di Maccini Sombala, lahan di depan Pelabuhan Makassar, hingga hotel di Tana Toraja.

“Dengan modal itu kita bisa melakukan apa saja seiring keinginan gubernur dan anggota dewan. Mau dibawa ke mana, agrobisnis, industri, mana saja, kami siap,” ujarnya. 

Sumber : Tribun Timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Dialog Hak Angket Belum Usai Berlangsung di Depan Rumah Wagub Sulsel

Mon Jan 13 , 2020
KOPEL ONLINE – Makassar, Ex Anggota DPRD Sulsel dan sejumlah Akademisi menjadi panelis dalam dialog “Hak Angket Belum Usai”. Pantauan Tribun, acara ini dihadiri ex Ketua Komisi E Kadir Halid, Anggota DPRD Sulsel Wawan Mattaliu, Dosen Hukum Unhas Aminuddin Ilmar, Tim Pakar Hak Angket AM Sallatu, Rusman M (Penulis Buku Hak Angket), Anggota DPRD Sulsel Armin M Toputiri. Dialog […]