DPRD Sulsel Belum Setujui Dua Aset Pemprov Diserahkan ke Pemda Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul DPRD Sulsel Belum Setujui Dua Aset Pemprov Diserahkan ke Pemda, https://makassar.tribunnews.com/2020/02/12/dprd-sulsel-belum-setujui-dua-aset-pemprov-diserahkan-ke-pemda. Penulis: Hasan Basri Editor: Imam Wahyudi

KOPEL ONLINE – Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menggelar rapat pembahasan permohonan penyerahan hibah lahan aset milik Pemerintah Provinsi Sulsel.

Sebanyak 9 titik yang tersebar di beberapa Kabupaten Kota Provinsi Sulsel diminta untuk diserahkan ke pemerintah daerah setempat.

“Tujuh titik sudah disetujui, kecuali yang dua lokasi,” kata Legislator DPRD Sulsel Januar Jaury usai menggelar rapat pembahasan hibah di lantai II DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Rabu (12/2/2020).

Tujuh titik yang disetujui yakni lahan untuk Kejaksaan Tinggi Sulsel di Jl Urip Sumoharjo Makassar aset TPU Kabupaten Toraja Utara, hibah tanah yang terletak di Jl Andi Burhanuddin, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Pangkep yang saat ini berdidi rumah jabatan Bupati Pangkep.

Hibah tanah percepatan hibah BMD milik Pemprov Sulsel yang digunakan IPDN Kampus Sulsel di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa

Hibah tanah dan rumah jabatan eks pembantu Gubernur wilayah IV, namun digunakan oleh Pemda Kabupaten Bantaeng sebagai rumah jabatan Wakil Bupati Bantaeng.

Hibah tanah tentang saling hibah aset tanah dan gedung esk Kanwil Dephut Provinsi Suksel Jl Mappayukki dengan tanah dan gedung kantor Eks Bakorluh Provinsi Sulsel Jl Perintis Kemerdekaan.

Hibah BMD yang bersumber dari Pemerintah Provinsi yang saat ini dalam status pemanfaatan pada satuan kerja Dinas Kependudukan Catatan Sipil Bulukumba.

Sementara yang belum disetujui dan masih dalam pembahasan yakni, hibah tanah tentang penyatuan program studi keperawatan pada Akademi Keperawatan Anging Mammiri ke UNM.

Serta lahan atau aset pelabuhan penyebrangan Pattumbukang milik Pemprov Kabupaten Kepulauan Selayar.

“Untuk di Selayar kami minta koordinasi dulu dengan Kementerian Dirjen Perhubungan Darat. Itu salah satu pertimbanga,” kata Politisi Partai Demokrat itu.

Januar Jaury khawatir setelah penyerahan aset ke daerah dan sudah dilakukan proses revitalisasi, ujung ujungnya diambil alih pemerintah pusat.

Sementara legislator DPRD Sulsel Rahman Pina mengatakan belum menyepakati penyerahan hibah lahan di UNM karena beberapa faktor

“Pertimbanganya terkait alas hak dua sertifikat masih kabur , dan ada yang belum sertifikat resmi,” tuturnya.

Sumber : Tribun Timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Setujui Ranperda Perubahan Bentuk Perusda Jadi Perseroda

Thu Feb 13 , 2020
KOPEL ONLINE – Makassar, Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, akhirnya menyetujui perubahan bentuk perusahan umum daerah (Perusda) menjadi perseroan daerah (Perseroda). Hal itu diputuskan dalam rapat finalisasi ranperda tersebut di lantai 5 ( Komisi C ) Gedung Tower DPRD Sulsel, […]