PETISI TERHADAP RAPAT TERTUTUP PANITIA ANGKET DPRD SULSEL

PETISI

KOMITE PEMANTAU LEGISLATIF (KOPEL)

TERHADAP RAPAT TERTUTUP PANITIA ANGKET DPRD SULSEL

Kepada Yth,

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel

DPRD Sulawesi Selatan pada Rapat Paripurna tanggal 24 Juni 2019 secara resmi menyetujui hak angket untuk menyelidiki  kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018-2023 terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial, di antaranya terkait kontroversi SK Wagub terhadap Pelantikan 193 Pejabat, Managemen ASN Dalam Lingkup Pemrov Sulsel, Dugaan KKN Penempatan Pejabat Tertentu, Pencopotan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Realisasi APBD Tahun 2019 Prov. Sulsel yang tidak efektif.  Panitia hak angket DPRD Sulsel akan memeriksa pihak-pihak terkait di antaranya Gubernur,  Wakil Gubernur, Sekda, Kepala BKD, Karo Hukum & HAM, BKN, KASN, Ditjen Otda, Kepala BKD, Tim Penilai Kinerja dan Plt. Sekda.

Pada Senin, 8 Juli 2019, Panitia Hak Angket memariksa  mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Lubis L . Pemeriksaan terhadap Lubis berlangung secara terbuka, jurnalis dan Tim Pemantau Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dengan  muda mengakses informasi, dokumen bahkan merekam semua proses rapat serta menyebar luaskan ke publik melalui live media sosial. Pemandangan berbeda ketika hari kedua tanggal 9 Juni 2019, pemeriksaan yang menghadirkan mantan Kepala Biro Pembangunan, Jumras. Media yang meliput dan Tim Pemantau KOPEL tidak diperkenankan mengikuti persidangan setelah Ketua Pansus Hak Angket, Bapak Kadir Halid menyatakan sidang tertutup.

            Fenomena sidang tertutup terhadap pemeriksaan Jumras dan Sekda, Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si melanggar komitmen tim pansus yang dari awal menyatakan rapat-rapat tim pansus hak angket akan melaksanakan secara terbuka. Sebagaimana dikutip pernyataan Selle KS Dalle pada media online IDN Times tanggal 26 Juni 2019 “Kita memahami sekarang era keterbukaan, apalagi ini menyangkut kepentingan publik. Mungkin kita buka, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada pihak-pihak yang kita panggil inginkan secara tertutup. Tergantung substansi masalahnya”. Pernyataan Selle KS Dalle diperkuat oleh anggota panitia angket dari Fraksi PKS Ariady Arsal “Berharap seluruh agenda ke depan dilakukan secara terbuka dan transparan. Jika perlu, sidang pemeriksaan terhadap pihak terkait disiarkan secara langsung melalui media massa atau televisi. Itu agar masyarakat dapat memantau jalannya fungsi pengawasan DPRD”.

            Pernyataan kedua anggota tim pansus tersebut inkonsisten terhadap fakta persidangan terhadap terperiksa Jumras dan Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si yang dinyatakan tertutup. Bukan hanya inskonsisten terhadap pernyataan, akan tetapi tim pansus hak angket juga telah melanggar tata tertib pelaksanaan hak angket dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam UU KIP Pasal 2 Ayat (1) bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi. Selain itu, UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 68 berbunyi semua rapat di DPRD provinsi pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup. Rapat-rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum adalah kasus-kasus dalam ranah hukum keluarga, pidana anak, kasus kesusilaan, rahasia militer dan/atau rahasia negara.

Dalam konteks pemeriksaan terhadap Jumras yang dilakukan secara tertutup karena pembahasan Rp 10 milyar, sesungguhnya tidak mesti ditakutkan akan menimbulkan kegaduhan. Jelaskan saja secara benar adanya kepada publik untuk diketahui. Justru dengan rapat tertutup persepsi publik menjadi liar dan bisa menduga telah terjadi praktik dagang dalam pengadaan barang dan jasa.  Terlebih selama ini juga pun di DPRD  sempat beredar isu dan SPPD Fiktif dan sulitnya akses proyek aspirasi. Perlu dipahami informasi 10  milyar  sesungguhnya masih perlu diuji dan di dalami, Bila itu dana dalam pilkada oleh pemodal atau dana fee untuk proyek sekarang. Undang Undang pilkada membenarkan ada bantuan masyarakat dan perusahaan swasta, hanya saja jumlahnya dibatasi. Terhadap hal ini pun tidak ada yang perlu dirahasiakan mengingat pilkada sudah selesai dan  dana kampanyenya sudah dilaporkan serta diaudit akuntan publik. Hak angket sejatinya terus saja bekerja secara terbuka dengan prinsip melindungi hak  publik atas akses publik.  Hanya dengan keterbukaan publik bisa percaya.  Bila tidak, maka jangan salahkan publik akan menaruh curiga kalau hak angket ini hanya safari menunggu masa akhir jabatan. Dengan kondisi ini, KOPEL melalui petisi ini menyatakan.

  1. KOPEL mengecam kebijakan pansus hak angket yang tiba-tiba dalam sidang pemeriksaan terperiksa Jumras dan Dr. Dr. Abdul Hayat Gani, M.Si mendadak menggelar rapat tertutup.  Kebijakan tersebut secara nyata, DPRD telah mengabaikan hak informasi bagi publik sebagaimana dimandatkan dalam UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Bukan hanya itu, panitia khusus hak angket juga telah keliru menafsirkan tata beracaranya sendiri yang secara tegas selama ini menyatakan semua rapat dilaksanakan secara terbuka.  Bahwa benar dalam Ayat (3) memungkinkan ada rapat tertutup, namun itu dapat dilakukan bila mana panitia angket membutukan pemeriksaan  pendalaman bagi terperiksa.

Materi yang dibahas antara panitia khusus hak angket dengan terperiksa Jumras secara nyata bukanlah kepentingan pribadi melainkan pribadi yang  merugikan hak informmasi bagi publik.

  • Meminta pansus hak angket DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tetap konsisten membuka semua rapat-rapat pansus angket termasuk memberikan akses publik dan media untuk memantau lansung jalan rapat pansus angket.
  • Meminta kepada Sekwan untuk menyiapkan fasilitas kepada wartawan untuk bisa akses melakukan peliputan secara cepat.

Demikian petisi ini dibuat untuk mengingatkan kepada semua bahwa publik memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya yang dijamin konstitusi.

Wassalam

Makassar, 10 Juli 2019

Tembusan :

Ketua DPRD Sulawesi Selatan

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Abraham Samad: Insha Allah Saya Amanah

Tue Aug 27 , 2019
Jauh-jauh hari ingin saya ungkapkan, akan tetapi tentu saja menunggu momen yang pas untuk mengatakannya. Saya harus jujur mengutarakannya bahwa panggilan itu tidak serta-merta datang, akan tetapi sudah ada sejak lama, bahkan sebelum terjadinya ingar-bingar di Komisi Pemberantasan Korupsi yang pernah saya pimpin. Saya teringat ucapan Pak Jokowi di Balaikota […]

You May Like