Anggota DPRD Sulsel Terancam Tak Terima Gaji Selama 6 Bulan

KOPEL ONLINE – Makassar, Sebanyak 83 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terancam tidak mendapatkan gaji jika tidak menyelesaikan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2020, paling lambat 30 November mendatang.

Hal itu diakui Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muzayyin Arif kepada wartawan ditemui di ruangannya lantai II Gedung DPRD Sulsel, Kamis (31/10/2019).

“Berdampak pada gaji. Menurut peraturan (jika selesai disahkan 30 November) enam bulan tidak digaji. Tapi yang paling riskan adalah konsekwensi diterima oleh masyarakat. Tentu kita tidak mengharapkan itu” kata Muzayyin Arif.

“Tapi memang ini kita kejar-kejaran waktu , karena ada jadwal reses dan bimtek di Jakarta dan sudah dijadwalkan di Mendagri. dan bersamaan harus dilaksanakan,” sebutnya.

Namun Muzayyin Arif tetap optimis anggota DPRD Sulsel akan menyelesaikan pembahasan dan pengesahan APBD pokok tepat waktu.

“Komitmen kita di dewan kita akan mengusahakan semaksimal mungkin. Sesuai kalender sudah diatur harus disahkan sebelum akhir November. Kita masih optimis bisa berjalan lancar,” tuturnya.

Sekedar diketahui pembahasan APBD pokok 2020 terkendala oleh rancangan peraturan tata tertib (Tatib) DPRD Sulsel serta pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Menurut Muzayyin rancangan tatib baru memasuki tahap konsultasi ke Mendagri.

“Kemungkinan tanggal 12 November kita udah mulai amasuk nota keuangan dan setelah itu masuk pembahasan APBD,” ujarnya.

Rapat Paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diwarnai interupsi

Sejumlah legislator protes karena hanya dua Ranperda tentang fasilitas percepatan pembangunan desa dan ranperda tentang penyelenggaraan pelabuhan pengumpan regional, yang disahkan.

Rapat berlangsung di lantai III DPRD Sulsel Jl Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakukkang, Makassar, Kamis (31/10/2019) siang sekitar pukul 13.00 wita.

Rapat dipimpin Andi Ina Kartika Sari selaku Ketua DPRD Sulsel dan ketiga wakilnya Syaharuddin Alrif, Darmawangsa Muin dan Muzayyin Arif dan dihadiri langsung Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Dari pantauan Tribun rapat awalnya berjalan lancar. Semua Fraksi DPRD Sulsel yang hadir menyetujui dua Ranperda tersebut untuk segera disahkan.

Bahkan sebelum interupsi para anggota dewan Gubernur dan pimpinan DPRD Sulsel sudah menandatangi dan mengesahkan Ranperda tersebut.

Interupsi para anggota dewan ketika hendak menutup rapat. Mereka protes karena hanya dua ranperda yang disahkan sementara diagenda ada tiga ranpeda yang harus diselesaikan hari ini.

Tiba tiba para anggota dewan yang diawali oleh legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Andi Sugiarti Mangun Karim.

Politisi perempuan in mengatakan agar Ranperda perubahan Perda nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah secepatnya juga disahkan.

“Idealnya Ranpeda OPD dulu disahkan sebelum masuk pembahasan tatib,” kata Andi Sugiarti di ruang rapat. Tak hanya Sugiarti, legislator Sri Rahmi juga sependapat dengan pernyataan Andi Sugiarti.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu mengemukakan ketiga ranperda diselesaikan semua.

“Kami setuju dengan dua ranpeda disahkan, tapi harapan kami ranperda opd segera ditetapkan sehingga masuk dalam pegesahan tatib,” tegasnya

Protes juga datang dari Politisi PAN,Syamsuddin Calros.

“Memang harusnya perda OPD jangan menunggu target. Kalau bisa besok kota tetapkan Saya minta pompinan tidak perlama,” ujarnya.

Serangan interupsi kepada pimpinan dewan, membuar Politisi Golkar Rahman Pina angkat bicara di dalam paripurna.

“Harusnya ditanyakan kepada perwakilan fraksi yang hadir dalam rapat pimpinan. Kalau hadir di rapin, trus protes disini, andq salah tempat bertanya,” tegasnya.

Lantaran situasi ruang paripurna yang mulai tidak kondusif dengan protes para anggota dewan, Ketua DPRD Sulsel Ina Kartika langsung mengambil alih dan langsung menutut rapat sidang. (*)

Sumber : Tribun news.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD dan Gubernur Sulsel Setujui 2 Ranperda, Salah Satunya Soal Pelabuhan

Thu Oct 31 , 2019
KOPEL ONLINE = Makassar, DPRD Sulawesi Selatan bersama Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (31/10/2019). Dua ranperda yang disetujui untuk segera disahkan tersebut masing-masing Ranperda tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Pengumpan Regional serta Ranperda tentang Fasilitasi […]