Anggota DPRD Sulsel Persoalkan Minimnya Anggara Penanggulangan Banjir

KOPEL ONLINE – Masamba, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Syafiuddin, mempersoalkan minimnya anggaran penanggulangan bencana banjir luapan air sungai.

Hal ini disampaikan legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat pembahasan RAPBD Sulsel tahun 2020 dengan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, di ruang rapat Komisi D DPRD Sulsel, Rabu (27/11/2019).

“Sangat disayangkan, padahal sumber utama bencana yang mengakibatkan petani gagal panen adalah luapan banjir sungai yang ada di Luwu Utara dan Luwu Raya pada umumnya,” ujar Syafiuddin.

Ia mengaku kurang setuju dengan RKA Dinas SDA, karena dianggap tidak berpihak kepada kepentingan utama rakyat atau petani.

“Saya menyoroti rencana pembangunan rest area dan mini stop area di dua titik yang dianggarkan lebih tinggi, dibandingkan program penanggulangan aliran sungai yang cuma dianggarkan sekitar Rp 9 miliar, itupun dibagi ke beberapa kabupaten,” terang Syafiuddin.

Menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat saat ini bukan rest area, tempat segelintir orang beristirahat saat dalam perjalanannya yang dianggarkan sekitar Rp 20 miliar.

“Masyarakat butuh penanggulangan banjir yang merendam tanaman padi, jagung, kakao, palawija, kelapa sawit, bahkan membanjiri pemukiman warga yang berada di aliran Sungai Rongkong, Masamba, Baliase, dan sungai lainnya,” katanya.

Politisi asal Luwu Utara ini mengaku miris dan prihatin melihat kehidupan petani, yang sudah susah menanam dan merawat tanamannya dengan harapan dapat hasil yang baik.

Namun harapan itu pupus dan sirna karena banjir yang merendam tanaman mereka, apalagi saat ini menjelang musim hujan, dapat dipastikan banjir akan kembali datang.

“Oleh karena itu saya minta kepada Dinas SDA melalui DPRD Provinsi Sulsel Komisi D, untuk merevisi program rest area. Kalau perlu kita coret program ini, kita alihkan ke program yang lebih urgent dan dibutuhkan masyarakat,” paparnya.

Utamanya, lanjut dia untuk menganggarkan program normalisasi aliran Sungai Rongkong, Masamba, dan Baliase serta sungai lainnya.

“Jika kita tidak ingin angka kemiskinan di Luwu Utara semaki bertambah,” tutup Syafiuddin.

Sumber : Tribun Lutra.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hari Anti Korupsi Sedunia, KOPEL Gelar Camp Demokrasi di Malino, Dirjen Otda Keynote Speaker

Thu Nov 28 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Jika tak ada aral melintang, tanggal 7-9 Desember 2019 mendatang, KOPEL akan kembali menggelar kemah anti korupsi dalam rangka memperingati hari anti korupsi se dunia yang akan dilaksanakan di Camp Demokrasi KOPEL di Batulapisi Malino Kabupaten Gowa. Agenda ini tercetus dalam kegiatan audiens KOPEL dengan Pemkab […]