DPR Sahkan 5 Hakim Agung dan 3 Hakim Ad Hoc

KOPEL ONINE, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna kedelapan masa persidangan II tahun sidang 2019-2020, Senin (3/2). Adapun agenda rapat paripurna yakni pengesahan nama Calon Hakim Agung dan Ad Hoc.

“Alhamdulillah hari ini rapat paripurna mengesahkam 5 hakim agung dan 3 hakim Adhoc yang diusulkan Mahkamah Agung sehingga dalam mekanismenya sekarang yang bersangkutan sudah bisa menjalankan tugasnya sebagai hakim yang sudah terpilih,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

Dia pun mengakui bahwa saat ini kebutuhan hakim masih tinggi. Karena itu MA diharapkan bisa kembali mengusulkan nama-nama calon hakim untuk diproses.

“Kami berharap secepatnya pun MA bisa mengusulkan nama-nama lain kemudian melakukan mekanisme yang ada di sana dan mekanisme di DPR sehingga kebutuhan hakim-hakim yang dibutuhkan MA bisa terpenuhi,” ujar dia.

Rapat paripurna dihadiri 289 wakil rakyat. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. Hadir mendampingi Aziz, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Nama Delapan Hakim

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menetapkan delapan nama untuk calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc. Sebelum ditetapkan, mereka terlebih dahulu menjalani seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test)

Delapan hakim itu adalah Soesilo (Hakim Agung Kamar Pidana), Dwi Sugiarto (Hakim Agung Kamara Perdata), Rahmi Mulyati (Hakim Agung Kamar Perdata), Busra (Hakim Agung Kamar Agama), dan Brigjen TNI Sugeng Sutrisno (Hakim Agung Kamar Militer)Selanjutnya ada Agus Yunianto dan Ansori (Hakim Ad Hoc Tipikor pada MA) dan Sugianto (Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial pada MA).

Sumber : Liputan6.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Anggota DPR Kritik Eks Pimpinan Gugat UU KPK

Mon Feb 3 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Anggota Komisi III DPR RI Arteria Dahlan mengkritik kedudukan hukum mantan pimpinan KPK yang mengajukan uji formil terhadap UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Arteria yang mewakili DPR mengatakan mantan pimpinan KPK sudah tidak lagi menjalankan fungsi, tugas dan […]