DPRD Depok Janji Tingkatkan Pengawasan Anggaran

KOPEL ONLINE – Depok, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok akan terus memaksimalkan tiga fungsi untuk meningkatkan perannya mensejahterakan masyarakat. Di antaranya peningkatan fungsi pengawasan, pembentukan peraturan daerah (perda) sesuai kebutuhan masyarakat, dan penganggaran.

Ketua DPRD Kota Depok Teuku Muhammad (TM) Yusufsyah Putra mengatakan, fungsi peningkatan pengawasan tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan dilakukan untuk memelihara akuntabilitas publik. 

“Sebagai pengawas dan pemantau, DPRD akan terus mengawasi penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat menghadiri kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah DPRD Kota Depok tahun 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Senin (24/02).

Yusufsyah Putra atau Putra menyampaikan, untuk pembentukan perda, DPRD akan terus berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait. Pasalnya, pembentukan atau revisi perda dapat dilakukan berdasarkan inisiasi DPRD maupun pemerintah.

Kemudian, lanjut Putra, untuk peningkatan fungsi anggaran dilakukan sesuai dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok. Tentunya, imbuhnya, sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. 

“Penyusunan kebijakan anggaran akan disesuaikan dengan perencanaan dan sejalan dengan program,” tambahnya. 

Terakhir, dirinya berharap, dengan mengoptimalkan tiga fungsi tersebut dapat merealisasikan usulan masyarakat. Hal tersebut agar warga Kota Depok dapat lebih meningkat status hidupnya dan lebih sejahtera.

EDITOR :Hendrik Sugara

Sumber : Monitor.co.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Mahfud: Politik Uang Dulu di DPRD Sekarang di Pimpinan Partai

Mon Feb 24 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD membahas soal politik uang atau money politic yang kerap merongrong sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dia mengatakan praktik politik uang ini bahkan telah terjadi sejak masa orde baru hingga kini, hanya cara dan praktiknya saja yang berbeda. “Kalau dulu money politic dalam pemilihan kepala daerah itu ada di DPRD, sekarang berpindah […]