DPRD Kaget Anggaran Dana Darurat Bencana Jabar Minim

KOPEL ONLINE – BANDUNG, Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya mengaku kaget saat mengetahui anggaran yang disediakan Pemprov Jabar untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) hanya sebesar Rp25 miliar.

Angka itu, menurut dia, seperti yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam agenda Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) Gubernur Jabar Bersama Pimpinan, Ketua Komisi, Ketua Badan, dan Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jabar di The Green Forest Resort, Kab. Bandung Barat, Kamis (6/2/20).

Asep menyayangkan, disaat tingkat kerawanan kebencanaan di Jawa Barat sangat tinggi, alokasi anggaran dana darurat kebencanaan yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat begitu minim.

“Kita agak kaget dalam acara KOPDAR kemarin Kang Emil (Ridwan Kamil) menyampaikan bahwa biaya tak terduga hanya 25 miliar pada tahun 2020 ini. Biasanya beberapa tahun kebelakang rutin 50 miliar disimpan disitu walaupun dulu APBD nya kecil dibanding 2020 ini,”  ungkap Asep saat on air di 107,5 PRFM News Channel, Minggu (9/2/2020).

Menurut Asep, dengan kondisi geografis Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana darurat kebencanaan lebih besar dari sekarang selain pemerintah juga menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni.

Jika dibandingkan dengan alokasi dana bencana pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, dijelaskan Asep, justru alokasi dana darurat bencana mencapai Rp 50 miliar.

“Begitu kita melihat situasi bencana di Bogor barat, di Bekasi, di Karawang dan beberapa tempat yang begitu ekstrim di awal tahun, kita mengharapkan disitu akan muncul suatu besaran anggaran yang mestinya lebih dari 50 miliar sebagaimana yang sebelum-sebelumnya,” kata Asep.

 Anggota Komisi V DPRD Jabar ini juga mengaku pernah turut memperjuangkan anggaran buffer stok atau kesiapan barang di Dinas Sosial Jawa Barat bertambah pada akhir 2019 lalu. Namun, pihak eksekutif bersikukuh tidak menambahkan dan hanya memberikan Rp1,2 miliar saja. 

“Kita waktu itu minta 10 miliar dinaikan dari angka 3 koma sekian miliar kalau tidak salah dalam rancangan mereka itu. Itu susah bener kita minta sampai angka 10 M itu. Padahal kita rasakan ini perlu untuk mengantisipasi potensi hujan, banjir, longsor, dan sebagainya. Nah ketika bencana kejadian di awal tahun 2020 itu, semua gelagapan, barang tidak ada, BPBD juga minim perlengkapan, kita datang ketempat ke lokasi di caci maki karena tidak bawa apa-apa,” tutur dia.

Dia juga menegaskan, kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang di awal tahun 2020 harus menjadi cermin untuk semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang akan dihadapi.

Di antaranya, lanjut dia,  dengan cara menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia termasuk perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dibutuhkan mendadak.

Sumber : PRFM.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tunjangan Anggota DPRD Kembali Naik

Mon Feb 10 , 2020
KOPEL ONLINE – Kuningan, Meski angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan menempati kedua di Jabar versi BPS, namun hal itu tak menyurutkan para wakil rakyatnya untuk meminta kenaikan tunjangan. Alhasil, tunjangan anggota DPRD pun mengalami kenaikan pada APBD 2020. Berdasarkan kabar yang beredar, tunjangan wakil rakyat Kuningan yang mengalami kenaikan, berupa […]