Ketua DPRD Bogor Desak Audit Gedung Dewan

KOPEL ONLINE – Bogor, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor di Jalan Pemuda, Kecamatan Tanah Sareal kembali menjadi perbincangan. Usai atap lantai 3 ambrol beberapa waktu lalu, kali ini plafon lantai 3 bocor setelah diguyur hujan pada Rabu (19/2).

Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menyatakan pihaknya akan segera meminta perbaikan. Kemudian, lanjut Atang, jajaran pimpinan akan segara melakukan pemeriksaan ulang mengenai kelayakan gedung.

“Berikutnya adalah pemeriksaan seluruh bagian gedung, terutama dalam hal kelaikan maupun identifikasi kerusakan,” kata Atang kepada Republika, Kamis (20/2).

Selain itu, Atang menegaskan, dewan akan kembali menugaskan Komisi III untuk melakukan audit. Sebab, pada saat kejadian pertama ambruknya gedung dewan yang Sabtu, (26/10) Komisi III telah ditugaskan untuk melakukan audit.

“Menyelesaikan audit yang saat ini dijalankan oleh Komisi III yaitu, terkait dengan sertifikat kelaikan gedung dan penelusuran kemungkinan adanya penyimpangan dalam proses pembangunan,” jelasnya.

Atang menyayangkan kualitas gedung dewan tidak sesuai ekspektasi. Sebab, belum satu tahun ditempati, gedung dewan telah mengalami dua kali kerusakan.

Pertama, Dinding tembok ambrol pada bagian atas di lantai lima gedung DPRD Kota Bogor pada Sabtu, (26/10). Kejadian tersebut lantaran tak ada besi penyangga. Sehingga, puing-puing bangunan menimpa ruang rapat paripurna yang berada di lantai empat. Kedua, yakni plafon lantai 3 yang bocor.

“Peristiwa ambruknya dinding sopi-sopi beberapa waktu yang lalu dan ditambah adanya kebocoran di lantai 3 Gedung DPRD sangat memprihatinkan sekali,” kata dia.

Gedung dewan diresmikan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto pada, Senin 1 April 2019. Anggaran yang dihabiskan pun mencapai Rp72,7 miliar yang telah dibangun sejak 2017.

Gedung tersebut memiliki tinggi lima lantai dengan tambahan lantai Ground (G). Lantai satu, memiliki sejumlah ruangan yang diperuntukkan untuk, ruang persidangan dan perundang-undangan, hingga ruang serbaguna.

Lantai dua terdapat ruang jajaran ketua dewan dan perpustakaan. Kemudian, lantai tiga terdapat ruang fraksi dan anggota DPRD. Sedangkan, lantai empat memiliki dipergunakan untuk ruang pertemuan seperti, ruang rapat paripurna, rapat komisi, hingga ruang konferensi pers. Lantai lima untuk ruang rapat Badan Musyawarah, ruang rapat Badan Anggaran, ruang rapat Badan Pembentukan Perda, hingga ruang rapat Paripurna.

“Gedung yang baru berusia 1 tahunan dan dibangun dengan uang negara yang sangat besar ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan,” kata Atang.

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri yang berada di lokasi menyayangkan kualitas gedung dewan yang buruk. Saeful yang mengetahui kebocoran sekitar pukul 10.00 WIB itu menilai plafon yang bocor seperti kejadian ambrolnya tembok di lantai 5. “Ini harus menjadi pembelajaran, toh kelihatan kok plafon ruangan itu tulangnya nggak kuat. Sama kaya ruang paripurna,” kata Saeful.

Padahal, dia menyatakan, hujan yang terjadi tidak terlalu lebat. “Hujan kan gak terlalu besar. Padahal, bangunan ini memakan biaya Rp72,2 miliar. Ngeri saya jadinya,” ujarnya.

Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman, meluruskan kebocoran gedung dewan. Dia mengkalim sedang dilakukannya perbaikan saluran AC di lantai 3.

Boris mengungkapkan proses perbaikan saluran AC plafon di lantai 3 harus dibuka plafonnya. Sehingga air yang ada di saluran AC tersebut tidak merusak plafon. “Ada saluran AC memang yang diperbaiki,” kata Boris.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim mengatakan, gedung yang bocor masih lumah. Dia menjelaskan, gedung hanya membutuhkan pemeliharaan. “Namanya gedung kan ada masa pemeliharaan. Kalo bikin rumah kan kalo hujan dipelihara lah,” kata Dedie.

Dedie menjelaskan, kontraktor memiliki kewajiban pemeliharaan selama satau tahun usai pembangunan. Setelah, itu lanjut dia, pemeliharaan akan dilakukan dari pihak dewan. “Masa pemeliharaan sudah 1 tahun belum? Kalo belum masih ada tanggungjawab kontraktor. Kalau sudah lewat tanggungjawab Setwan sebagai pengguna,” tuturnya.

Sumber : Republika.co.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Komisi VI DPR dukung peningkatan anggaran Kemenperin

Fri Feb 21 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Komisi VI DPR mendukung rasionalisasi dan peningkatan anggaran di Kementerian Perindustrian pada 2020 untuk mendorong peningkatan dan pertumbuhan industri dalam negeri dan ekonomi nasional. “Komisi VI DPR menyetujui anggaran Kemenperin ada peningkatan, terutama untuk pengembangan dan peningkatan daya saing industri kecil menengah (IKM),” kata Wakil Ketua […]