Komisi I DPRD Lamsel Awasi Penggunaan DD dan ADD

KOPEL ONLINE – Kalianda, Komisi I DPRD Kabupaten Lampung Selatan berkomitmen mengawasi pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) 2020 dengan turun langsung ke setiap desa.

“Kami lakukan monitoring realisasi penyaluran DD dan ADD dari awal sampai akhir. Tahap demi tahap realisasi DD dan ADD akan kita awasi supaya realisasinya sesuai peraturan. Pernyataan Kopsurgah KPK bahwa pengelolaan DD dan ADD di Lampung Selatan yang terburuk di Lampung menjadi motivasi bagi desa untuk lebih baik dan maju lagi,” kata Ketua Komisi I DPRD Lampung Selatan Bambang Irawan kepada lampost.co, Senin, 10 Februari 2020.

Dia mengatakan pengawasan penggunaan DD dan ADD tahun ini telah dilakukan komisi I dengan memonitoring kecamatan Sragi pada Jumat, 7 Februari 2020. Dimana komisi yang membidangi pemerintahan itu telah mengunjungi tujuh desa di kecamatan yang ada di ujung timur kabupaten Lampung Selatan tersebut. 

“Kita star monitoring pelaksanaan DD dan ADD dari kecamatan Sragi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kami dalam melakukan pengawasan DD dan ADD agar pengelolaannya berguna bagi kesejahteraan dan perekonomian warga,” imbuhnya. 

Menanggapi pernyataan KPK bahwa pengelolaan DD dan ADD di Lampung Selatan adalah yang terburuk di Lampung, anggota komisi I DPRD Lampung Selatan dari Fraksi PKS Dede Suhendar mengungkapkan pernyataan itu merupakan tamparan keras sekaligus menjadi motivasi bagi desa di kabupaten Lampung Selatan agar lebih baik lagi, bahkan terbaik di provinsi Lampung

“Kami (komisi 1) komitmen mengawal realisasi pengelolaan DD dan ADD dari awal hingga akhir tahun nanti. Kami akan pantau terus penyaluran DD dan ADD setiap tahapannya agar sesuai aturan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Dede.

Winarko

Sumber : Lampost.co

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Anggota Dewan Banyak Absen, Paripurna DPRD Asahan Terancam Batal

Mon Feb 10 , 2020
KOPEL ONLINE, Kisaran – Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pokok Pikiran (Pokir) atau hasil reses anggota DPRD Asahan yang dijadwalkan hari ini terancam batal karena sebagian anggota dan pimpinan belum terlihat di Aula Rambate Rata Raya Gedung DPRD Asahan. Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Asahan bawah rapat paripurna dengan […]