Transparansi DPRD Kabupaten Bogor Dipertanyakan

KOPEL ONLINE – Bogor, Yusfitriadi menilai DPRD Kabupaten Bogor kalah pamor dibanding Pemkab Bogor terutama peran sebagai unsur pemerintahan. Transparansi kinerja DPRD pun dipertanyakan.

Menurut Yus, pada suatu daerah, lembaga eksekutif dan legislatif seharusnya memiliki peran yang sama rata atau tidak ada yang dominan. Namun yang terjadi saat ini justru dominasi eksekutif jauh lebih terasa.

“Legislatif itu punya peran penganggaran, legislasi dan kontrol. Tapi, saat ini fungsi kontrol DPRD sangat minim. Sudah begitu, sulit untuk mengukur kinerja 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor,” kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi, Senin (10/2/2020).

Yus mengaku, sudah sejak lama dia meminta ke Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor untuk melansir capaian kinerja DPRD setiap tahunnya, baik dalam menjalankan fungsi penganggaran, legislasi dan kontrol.

“Kalau penganggaran setiap tahun kan melakukan pembahasan APBD. Kemudian perda-perda dalam fungsi legislasi. Tapi, setelah mereka buat dua itu tadi, kontrolnya minim. Jadi eksekutif jalan sendiri karena nggak diawasi dengan baik,” kata dia.

Salah satunya, kata Yus, dalam penangan Sungai Cileungsi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor.
Dia menilai, DPRD seharusnya terus memperbaharui informasi soal Sungai Cileungsi, sudah sejauh apa penanganannya.

“Saya yakin mereka nggak tahu sekarang sampai mana. Itu kepentingan publik lho. Giliran waktu ada kunjungan ke DPRD Kabupaten Bogor, mereka sampaikan. Tapi giliran kunjungan kemana dan apa saja yang dipelajari, tidak pernah diekspos. Termasuk bimteknya. Beneran bimtek atau nggak,” katanya.

Yus sendiri sempat mengundangn Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk hadir dalam diskusi publik bertajuk ‘Mengukur Kinerja Wakil Rakyat’ bersama Gerakan Indonesia Adil dan Demokratis (Giad) dan Lembaga Studi Visi Nusantara Maju (LS-Vinus) di Kantor DEEP, Cibinong, Minggu (9/2).

“Kami sudah bersurat. Tapi ketua dewan katanya ada urusan ke luar negeri dan sudah disposisi supaya ada yang hadir. Tapi sampai acara selesai nggak ada yang datang,” ungkap Yus.

Kondisi disesalkan karena mencerminkan lembaga wakil rakyat itu seperti abai dalam budaya diskusi, di mana setiap kinerja mereka dikritik dan dibuka secara gamblang.

“DPRD harus terbuka terhadap publik, baik itu kritikan, saran. Sering diskusi itu penting, menumbuhkan budaya belajar. Jangan sampai dipikiran mereka superior,” katanya.

Kemudian dia meragukan kinerja DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024, bisa lebih baik dari periode sebelumnya.

Karena, survey beberapa lembaga menunjukkan hanya 40 persen masyarakat yakin anggota dewan mampu mengawal aspirasi mereka.

“Kita semua berharap para wakil rakyat itu mau berkumpul, berdiskusi bersama rakyatnya. Rakyat butuh pencerahan, begitupun anggota dewan. Mereka harus tau aspirasi rakyatnya,” ungkapnya.

Dalam diskusi itu, hadir pembicara Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA), Lucius Karus dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Donald Fariz dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Yusfitriadi dari DEEP hingga CEO Radar Bogor Hazairin Sitepu.

Sementara dari DPR RI, hadir Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin. Namun, tak ada satu pun anggota DPRD Kabupaten Bogor yang hadir dalam diskusi tersebut.

(cek/pojokbogor)

Sumber : Bogor.pojoksatu.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Di Paripurna, Seluruh Faksi DPRD Bisa Tanya Jawab Dengan Cawagub DKI

Tue Feb 11 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta akan memiliki hak untuk bertanya kepada Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta. Nantinya, hal tersebut bisa disampaikan dalam dialog terbuka berupa tanya jawab di Paripurna. “Kami akan tambahkan, supaya dalam paripurna masing-masing fraksi diberikan (waktu) untuk menyampaikan pertanyaan ke kandidat. Itu […]