Asyik Selingkuh, Dua Anggota DPRD Bali dari PDIP “IKD dan KDY” Dipecat “Tanpa Ampun”

KOPEL ONLINE – Bali, DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali memecat dua orang kadernya yakni IKD (laki-laki) dan KDY (perempuan) yang merupakan Anggota DPRD Bali Periode 2019-2024.
Keduanya dipecat setelah berita dugaan perselingkuhan dua kader yang sudah masing-masing beristri dan bersuami ini viral di media online dan media sosial.
IKD dan KDY dianggap melanggar disiplin partai dan merusak nama baik serta citra PDI Perjuangan.
Keputusan pemecatan IKD dan KDY disampaikan langsung pengurus DPD PDI Perjuangan dalam konferensi pers di Kantor DPD PDI Perjuangan, Minggu (15/3/2020).
“Dua orang kader PDIP ini telah melanggar disiplin partai. Maka sesuai AD/ART  partai kedua diberhentikan,” terang Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya yang juga Sekretaris BSPN Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali.
Hal ini disampaikan Dewa Mahayadnya didampingi pengurus lainnya seperti Tjokorda Gede Agung (Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Bali/ Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali), I Made Supartha (Sekretaris Komisi I DPRD Bali/Wakil Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bali), Ni Made Sumiati dan I Wayan Sutena.
Dijelaskan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menyampaikan usul agar IKD dan saudara KDY DIPECAT dari keanggotaan Partai dan mengusulkan Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi yang bersangkutan.
Selama menunggu proses Pemecatan, kedua kader tersebut dilarang untuk Mengikuti Kegiatan Partai dan Kegiatan di Lembaga DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak Hari Senin, Tanggal 16 Maret 202.
“Dan, Saudara IKD diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali. Pemberhentian saudara IKD sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali tersebut merupakan Kewenangan langsung dari DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali selaku Pimpinan Partai di Daerah,” terang Dewa Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack.

Selanjutnya, Pimpinan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menugaskan Anak Agung Ngurah Adhi Ardhana, S.T., untuk mengisi jabatan sebagai Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bali, terhitung sejak  Hari Senin, Tanggal 16 Maret 2020.
Keputusan pemecatan terhadap IKD dan KDY ini dilakukan setelah DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menggelar rapat pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020, Pukul 13.00 WITA, bertempat di Kantor DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Nali Dr.Ir. Wayan Koster, M.M., dan dihadiri oleh Pengurus DPD Partai.
Rapat digelar terkait dengan kader Partai inisial IKD dan KDY yang diberitakan sejumlah medis massa yang pada akhirnya telah merusak citra Partai dikarenakan kader yang TIDAK LOYAL, TIDAK DISIPILIN.
IKD dan KDY dianggap telah melanggar ketentuan, sebagai berikut;
• Pasal 21 Anggaran Dasar;
(1) setiap Anggota Partai wajib menaati disiplin Partai;
(2) terhadap pelanggaran disiplin Partai dikenakan sanksi oleh Partai;
• Pasal 22 Anggaran Dasar;
b) Anggota Partai dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat mencederai kepercayaan rakyat kepada Partai;
c) Anggota Partai dilarang melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan Partai;
d) Anggota Partai dilarang mengabaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Partai;
Oleh karenanya, sesuai dengan ketentuan:
• Pasal 11 Anggaran Rumah Tangga;
Penetapan sanksi berupa pembebastugasan fungsionaris Partai dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai di tingkatannya atau setingkat lebih tinggi melalui rapat pleno untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pimpinan Partai yang menerbitkan surat keputusan pengesahan kepengurusan atau penugasan.

Sanksi pemecatan dilakukan oleh DPP Partai atas usulan Dewan Pimpinan Partai, kecuali bagi kader yang bertugas di tingkat pusat dilakukan oleh DPP Partai.
Pimpinan DPD Partai menjatuhkan sanksi sebagaimana Pasal 23 Ayat (2) Anggaran Dasar;
(c) Pembebastugasan dari jabatan Partai dan/atau jabatan atas nama Partai;
(d) Pemecatan atau pemberhentian dari keanggoataan Partai
• Pasal 35 Peraturan Partai Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Dispilin Anggota (jo. ketentuan Pasal 23 Anggaran Dasar Partai)
Selanjutnya Pimpinan DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali menyampaikan kepada Pimpinan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan terkait pemecatan IKD dan KDY ini. (dan)

Sumber : Balinetizen.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Kulon Progo panggil BKAD bahas kenaikan NJOP

Mon Mar 16 , 2020
KOPEL ONLINE – Kulon Progo, Komisi II DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera memanggil Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) yang mulai diberlakukan sejak awal 2020 yang menyebabkan keresahan warga. Ketua Komisi II DPRD Kulon Progo Priyo Santoso di Kulon […]