Pimpinan DPRD Belum Definitif, APBD 2020 Terancam Molor

KOPEL ONLINE – Watampone, Pembahasan APBD tahun 2020 Kabupaten Bone terancam molor. Sebab, sampai saat ini belum ada pimpinan DPRD definitif.

Pembahasan tata tertib, alat kelengkapan dewan juga belum selesai. Rapat paripurna pengumuman sekaligus penetapan calon pimpinan DPRD Kabupaten Bone 25 September lalu hanya dihadiri setengah dari anggota DPRD.

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Bone, Andi Muh Salam mengaku sampai saat ini belum ada pembahasan di DPRD. Sebab, masih menunggu pimpinan DPRD definitif dulu. Otomatis pembahasan akan molor. “Kalau lama begini, kayaknya akan terkendala semua pembahasan,” katanya kepada FAJAR kemarin.

Sementara aktivis Komite Pemantau Legislatif (Kopel), Musaddaq menjelaskan, sebenarnya DPRD tidak boleh vakum. Pasca pelantikan harus menyelesaikan tugas pokoknya. Membentuk fraksi-fraksi, merancang dan membahas tatib, serta mengumumkan calon pimpinan DPRD definiti. Itu yang harus diselesaikan pasca pelantikan.

“Tidak ada jeda. Apalagi sekarang menunggu tugas yang begitu berat pembahasan APBD 2020 yang semestinya ini sudah dibahas,” katanya.

DPRD kata dia, tidak boleh bermalas-malasan, harus mempercepat tugas pokoknya. Karena kalau ini molor akan berpotensi pembahasan APBD akan molor. Kalau tarik menarik penentuan fraksi, alat kelengkapan dewan, tata tertib tentu akan berdampak.

“Partai politik harus sadar diri, ada agenda yang begitu mendesak yang harus segera dituntaskan. Sehingga tidak boleh bermain di wilayah itu. Jangan sampai konflik internal berpengaruh terhadap kerugian yang dialami oleh rakyat, makanya harus dipercepat. Dan sudah clear,” tegasnya. (gun)

Sumber : Fajar.co.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ada 50,4% Anggota DPR Absen di Sidang Perdana, Anak Baru atau Lama?

Wed Oct 2 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Pada Selasa malam, anggota dewan periode 2019-2024 menggelar rapat paripurna perdana. Berdasarkan catatan Kesetjenan DPR, hanya 285 dari 575 anggota DPR yang menandatangani daftar kehadiran rapat. Artinya, 290 anggota DPR absen. Jika dihitung, maka 50,43 persen anggota dewan bolos di rapat paripurna perdana yang mengagendakan pengesahan […]