KOPEL Soroti Rapat Bamus DPRD Kota Makassar yang Digelar Tertutup

KOPEL ONLINE – Makassar, Komite Pamantau Legislatif (KOPEL) soroti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota makassar karena telah melakukan rapat Badan Musyawarah (Bamus) secara tertutup.

Hal itu dianggap oleh Koordinator KOPEL Makassar, Ahmad Tang, bahwa ini sudah tidak sejalan dengan Undang-undang KIP 2008 Tentang Keterbuakaan Informasi Publik. Selasa, (12/11).

“DPRD merupakan peraturan/kebijakan internal yang mengatur secara prosedural tata kerja anggota DPRD, namun implikasinya lebih banyak kepada publik,” katanya.

Lanjut Ahmad, mengapa hal tersebut demikian? Padahal Anggota DPRD adalah wakil rakyat yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya lebih banyak menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Merupakan representasi rakyat yang berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya,” ujarnya.

Menurutnya, aturan apapun yang mengatur tentang DPRD maka akan terkait dengan publik, sehingga semua kerja-kerjanya wajib diketahui oleh umum.

“Rapat Bamus yang dilakukan oleh DPRD Kota Makassar kenapa selalu saja tertutup, padahal itu hanya membahas agenda-agenda DPRD saja,” pungkasnya.

Dia juga mempertanyakan, apakah ini bahaya ketika dipublikasi? Ataukan akan membuat kegaduhan di seluruh Indonesia?.

“Saya kira sudah jelas hal yang dikecualikan atau hal yang tidak bisa dupublish di dalam UU KIP. Jangan sampai DPRD dalam membuat tatib masih berdasar dari Peraturan Pemerintah (PP) yang lama,” ungkapnya.

PP Nomor 16 tahun 2009 sementara itu sudah berubah menjadi  PP No. 12 tahun 2018 tentang penyusunan tatib DPRD.

Ahmad Tang menambahkan, mestinya DPRD dalam menyusun tata tertib harus tatib yang partisipatif, dalam hal ini harus melalui pelibatan masyarakat dalam berbagai bentuk, baik konsultasi publik, dengar pendapat, seminar, atau lokakarya.

“Harus memuat tentang tata cara anggota DPRD melakukan pertanggung jawaban kinerja terhadap konstituen di daerah pemilihannya, harus memuat tentang Standar Operasional Prosedur tentang penerimaan aspirasi masyarakat, harus memuat tentang keterbukaan informasi public dan sebagainya,” tandasnya.

Trakhir, kata Ahmad, rapat-rapat yang selalu tertutup di DPRD akan menimbulkan persepsi yang negatif.

“Karena dapat menyebabkan peraktek-peraktek KKN,” kuncinya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Sulsel Target Ketok Palu Pengesahan APBD 2020 Bulan Ini

Tue Nov 12 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, menarget pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, 27 November 2019 mendatang. “Dari jadwal yang kita bikin itu 27 November kita sudah ketok palu. Itu target,” ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Nimatullah, Selasa (12/11/2019). Apabila molor maka paling lama penetapan akan dilakukan […]