Ketua DPRD Tulungagung Segera Disidang

KOPEL ONLINE – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan  mantan Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di daerah tersebut.

“Hari ini KPK melimpahkan berkas perkara atas nama Terdakwa Supriyono (Ketua DPRD Tulungagung) ke PN Tipikor Surabaya,” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam pesan singkatnya, Rabu (18/3).

Adapun, dalam merampungkan berkas, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 132 saksi. Saat ini Jaksa Penuntut KPK masih menunggu penetapan hari sidang dari Majelis Hakim PN Tipikor Surabaya.

Dalam menuntaskan pengusutan kasus ini, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya, Anggota DPR dari Fraksi PAN Ahmad Riski Sadig yang diperiksa penyidik pada 6 Februari 2020 lalu. Dalam pemeriksaan itu, tim penyidik mencecar Riski Sadig yang juga Wakil Ketua Banggar DPR mengenai proses pengajuan dan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama yang berkaitan dengan DAK Kabupaten Tulungagung.

Diketahui, KPK menetapkan Ketua DPRD Tulungagung Supriyono sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2015-2018. 

Supriyono diduga menerima uang sebesar Rp 4.880.000.000  selama periode 2015 hingga 2018 dari Bupati Tulung Agung saat itu, Syahri Mulyo. Suap berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Dalam persidangan Syahri Mulyo terungkap bahwa Supriyono menerima Rp 3.750.000.000  dengan rincian, penerimaan fee proyek APBD Murni dan APBD Perubahan selama empat tahun berturut pada 2014-2017  sebesar Rp 500 juta  setiap tahunnya atau total sekitar Rp 2 miliar.

Selain itu, Supriyono juga menerima uang sebesar Rp 750 juta untuk memperlancar proses pembahasan APBD, mempermudah pencairan DAK, dan Bantuan Keuangan Provinsi sejak 2014-2018. Tak hanya itu, Supriyono juga diduga menerima uang sebesar Rp 1 miliar terkait fee proyek di Kabupaten Tulungagung selama tahun 2017.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pimpinan DPRD Tangkot Per 2014-2019 Diduga Belum Kembalikan Mobil Dinas

Wed Mar 18 , 2020
KOPEL ONLINE – Tangerang, Salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, periode 2014-2019 diduga belum mengembalikan kendaraan dinas atau mobil dinas bermerek Altis. Pernyataan ini dilontarkan langsung oleh Pengamat Politik dan Pemerintahan Indonesia, Hasanudin BJ, yang mana menurutnya kendaraan dinas tersebut selayaknya digunakan saat menjabat pimpinan dewan. […]