Dialog Multi Pihak, Pemkot Tidore Menerapkan Basis Bukti

KOPEL ONLINE – Ternate, Pemerintah Kota Tidore menggelar Dialog Multi Pihak di Tidore 17 Oktober 2019 di Tugulufa. Kegiatan ini sebagai respon Pemkot terhadap pengaduan masyarakat terkait dengan isu kesehatan yang diadukan melalui kanal pengaduan nasional LAPOR-SP4N.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari MoU Pemkot Tidore dengan KOPEL dan YAPPIKA beberpa waktu lalu. Pemkot Tidore menerapkan basis bukti dalam upaya perbaikan layanan yang diadukan oleh warganya.

Dialog kali ini mengambil tema isu masalah kesehatan. Bukti pengaduan yang dirangkum dari kanal pengaduan LAPOR-SP4N didiskusikan bersama dengan stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan, jumlah yang paling banyak pengaduan yang masuk pada kanal pengaduan LAPOR-SP4N dalam sebulan terakhir adalah masalah kesehatan dengan instansi terbanyak laporan pada RSUD Tidore.

Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Staf Ahli Jamaluddin mengapresiasi upaya KOPEL membantu Pemerintah Kota Tidore.

“Terima kasih kepada KOPEL dan YAPPIKA yang selama ini membantu Pemerintah Kota dalam perbaikan layanan publik di kota ini”, ungkapnya.

“Pengaduan masyarakat ini menjadi energi baru bagi penyelenggara layanan untuk perbaikan managemen pelayanan”, tambahnya.

Dalam kegiatan ini, turut hadir sejumlah OPD dan instansi terkait dengan layanan kesehatan, antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Tidore, dan BPJS Kesehatan Kota Tidore. Turut hadir pula Kominfo sebagai OPD yang menangani kanal pengaduan LAPOR-SP4N.

Sementara dari masyarakat sipil, turut hadir beberapa Ormas, antara lain KNPI, HMI, Banser, IGPKHI, GP Ansor, Komunitas Pemuda Soasio, individu masyarakat yang mengadu dan sejumlah Ormas lainnya.

Diakhir kegiatan dirumuskan rekomendasi perbaikan layanan sebagai solusi permasalahan yang diadukan oleh warga Kota Tidore Kepulauan.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Legislator Malas Disanksi Tak Bisa Ikut Jalan-jalan

Fri Oct 18 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Legislator DPRD Sulsel tak bisa bermalas-malasan lagi. Terancam sanksi tak bisa ikut kunjungan kerja (kunker). Ketua Pokja Tata Tertib (Tatib) DPRD Sulsel, Arum Spink mengatakan, revisi tatib mengatur kode etik para legislator. Disepakati ada kebijakan yang mengatur kedisiplinan anggota. Terutama yang nanti terlibat pada panitia khusus […]