KOPEL Narasumber dalam Seminar Nasional BEM PTM Se-Indonesia Zona 7

KOPEL ONLINE – Makassar, Kopel dipercaya sebagai narasumber Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh BEM PTM Se-Indonesia Zona 7 yang bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (BEM Fisip) Universitas Muhammadiyah Makassar di UBC Unismuh Makassar jum’at, 11 oktober 2019.

Seminar nasional tersebut mengangkat tema “Mahasiswa sebagai garda terdepan melawan pelemahan pemberantasan korupsi” dengan 3 pemateri yakni dari pakar hukum Faturrahman Jurdi SH. MH, yang dimana di wakili oleh Rizal fauzi M,Si Kopel Indonesia yaitu Musaddaq, dan perwakilan Aktivis Mahasiswa Abd Gafur S.sos.

Kopel indonesia dalam diskusi menyajikan data serta hasil-hasil pemantauan menyikapi salah satu problem kebangsaan terkait revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak untuk melemahkan kinerja KPK.

Dalam kegiatan tersebut direktur kopel menyampaikan bahwa “ada upaya pelemahan serta cacat dalam prosedural pembentukan UUD dimana partisipasi publik tidak terjadi” ujarnya.

Tidak lupa pula Musaddaq menambahkan bahwa mahasiswa dalam perannya harus menjaga konslidasi gerakan agar lebih kuat kedepannya dan tidak terpetakkan dalam gerakannya.

Lebih jauh menyampaikan tentang tindak lanjut dari pada gerakan mahasiswa yang begitu rumit dalam penolakannya kopel menggambarkan bahwa Perppu pula akan menguji komitmen pemerintah serta keberpihan pemerintah meski jalur judicial review bisa saja di jalankan Muhammadiyah melihat rentetan perguruan tinggi muhammadiyah serta akademisi dan pakarnya begitu banyak lanjutnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri beberapa perwakilan BEM PTM Se-Indonesia Zona 7 diantaranya Sekretaris Jenderal Universitas Muhammadiyah Pare-pare, Sekretaris Jenderal Kordinator Pusat Bem PTM Se-Indonesia, Mendagri Kordinator Pusat Bem PTM Se-Indonesia.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

KOPEL Sinjai Anggap Pemda Tidak Transparan Publikasi APBD

Fri Oct 11 , 2019
KOPEL ONLINE – Sinjai, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Sinjai menganggap Pemda tidak transparan dalam tata kelola keuangan daerah. Sejak masa pemerintahan sekarang, sudah dua kali mengajukan permohonan APBD namun belum ada respon baik dari Pemda. Adapun respon dari kepala badan BPKAD yaitu dia harus minta izin dulu ke atasaN yakni […]