Pemda Segera Hadap Diri Selesaikan Persoalan Layanan Dasar

KOPEL ONLINE – Bulukumba, Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Andi Sulthan Daeng Radja kembali menjadi sorotan pasien.

Pasalnya, pada saat hari libut, dokter sering tidak berada di tempat.

Seringnya Dokter tidak berada di tempat mengakibatkan lambatnya penanganan Pasien ini menandakan bahwa ada sistem atau managemen yang tidak berjalan sebagaimana mestinya di RS.

Betul bahwa dokter dapat bekerja pada 2 tempat, namun harus disadari dokter yang PNS dengan penempatan RS Bulukumba maka harus mengutamakan pelayanan di RS. Mereka dibayar dengan uang rakyat untuk memberikan pelayanan.

Adanya sistem atau managemen yang tidak berjalan, harusnya menjadi domain Dewan Pengawas Rumah Sakit untuk memastikan setiap pasien dapat tertangai dengan baik.

Dewan pengawas bertanggung jawab memastikan managemen pelayanan di RS berjalan sehingga hak pasien untuk mendapatkan layanan dasar dapat berjalan dengan baik.

Selain itu, Pemerintah daerah harus hadap diri segera menyelesaikan persoalan pelayanan dasar di Bulukumba sebagaimana dimandatkan dalam konstitusi.

“Semua yang bernyawa pasti akan meninggal, namun yang harus dipastikan adalah tidak boleh ada manusia yang meninggal karena tidak ada dokter atau karena lambat di tangani,”

Beredar informasi salah satu pasien, Nur Afni salah satu kader Aisyiah Barabba yang juga seorang guru SMK Muhammadiyah, pasien hamil pendarahan dan dibawa ke RS Bulukumba pada hari ahad 13 Oktober 2019 pukul 22.00 hingga pukul 02.00 dini hari belum ada tindakan dari pihal RS dengan alasan tidak ada dokter yang standby.

Melihat istrinya sudah kejang kejang, akhirnya sang suami minta ke pihak perawat supaya ada solusi dan akhirnya dirujuklah ke RS Bantaeng. Dan sampai di RS Bantaeng ibu tersebut dioperasi namun sang bayi tidak tertolong lagi.

Dengan merujuk pasien tersebut ke RS terdekat, ini seolah olah kita bangga menyerahkan penyelesaian persoalan layanan dasar ke daerah lain.

Trim’s.
Muhammad Jafar
Direktur Kopel Bulukumba

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Tipo UU KPK Hasil Revisi Dinilai Bukti Buruknya Proses Legislasi

Tue Oct 15 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Direktur Komite Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia Anwar Razak menilai adanya kesalahan pengetikan (tipo) terhadap Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) hasil revisi adalah bukti buruknya proses legislasi di DPR. Menurutnya, kualitas hasil proses legislasi dimulai dari kajian akademik yang dibawa ke Badan Legislasi. Nantinya, […]