Rapor Merah, Sulsel Darurat Keterbukaan Informasi Publik

KOPEL ONLINE – Makassar, Tim Akses Dokumen Komite Pemantau Legislatif menilai Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih setengah hati dalam menerapkan keterbukaan informasi. Hal ini di ungkapkan oleh tim media akses dokumen melalui rilis, Ocha selaku kordinator tim akses dokumen. Senin (04/11/2019).

Ocha menjelaskan, bahwa dokumen public seperti APBD sangat susah untuk diakses oleh public hal ini terlihat ketika Tim uji akses dokumen sejak tanggal 14 Oktober 2019 memasukkan surat permohonan dokumen APBD  namun sampai detik ini tidak mendapatkan respon dari pejabat berwenang, tegasnya.

Ditambahkan, sejauh ini Pemprov Sulsel belum memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan keterbukaan informasi di lingkup pemprov Sulsel. Sebagaimana Visi dan Misi Gubernur Nurdin Abdullah yang berkomit mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif.

Selain itu, menurut Ocha penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Transparansi, Partisipatif dan Akuntabilitas juga belum maksimal, ini terlihat belum patuhnya badan public di lingkup pemprov menyebar luaskan dan memberikan akses ke public ketika ada permintaan dokumen.

Berdasarkan fakta – fakta tersebut, Komite Pemantau Legislatif meminta kepada Gubernur Sulawesi Selatan untuk konsisten mengimplementasikan keterbukaan informasi kepada semua badan public di lingkup pemprov dan memaksimalkan peran PPID dalam menyebar luaskan informasi dan memudahkan akses dokumen bagi public. KOPEL juga mendesak DPRD Sulsel untuk mengevaluasi implementasi Perda No.6 Tahun 2016.Tegas Ocha.

Desakan maksimalisasi keterbukaan informasi ini untuk mencegah terjadinya praktek-praktek korupsi dan manipulasi jabatan yang di lakukan pejabat public sehingga penting untuk mendorong pemprov serius dalam gerakan pemberantasan korupsi Sulawesi Selatan.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPR Usul Aturan Larang Eks Koruptor Jadi Calon Kepala Daerah Masuk UU Pilkada

Wed Nov 6 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Wakil Ketua Komisi II Saan Mustofa mengingatkan KPU tidak membuat peraturan yang menabrak norma dalam undang-undang. Hal tersebut menanggapi draf Peraturan KPU yang melarang mantan napi koruptor di Pilkada. “Kalau soal semangatnya sama bahwa KPU menciptakan norma baru ya, tapi norma baru jangan juga nanti bertabrakan […]