Masyarakat Sipil Meminta Pemerintah dan DPR RI Segera Membahas RUU Perlindungan Data Pribadi

KOPEL ONLINE – Makassar, Teknologi informasi kini telah berkembang pesat, bahkan telah mempengaruhi pola hidup manusia. Pada Januari 2019, Global Digital Report 2019 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 268,2 juta jiwa dengan penetrasi internet mencapai 150 juta atau (56%). Dengan rata-rata durasi yang digunakan, diantaranya: akses internet (8 jam 36 menit), sosial media (3 jam 26 menit), televisi (2 jam 52 menit) dan streaming musik (1 jam 22 menit).

Dengan fakta tersebut maka dari 24 jam waktu manusia sebagian besarnya digunakan untuk beraktivitas di dunia internet, sebuah ruang interaksi tanpa sekat. Yang menjadi masalah disini adalah bahwa sebagian besar dari 56% pengguna internet di Indonesia tidak menyadari bahaya yang mengintip dari setiap aktivitasnya di ruang maya ini. Fakta bahwa dari setiap informasi yang dibagikan oleh para pengguna internet ketika berinteraksi berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa persetujuan pemilik data atau subyek data.

Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan dan KOPEL Indonesia di Makassar, pada Senin 16 Desember 2019 dalam kerangka advokasi kebijakan Program INSPIRE. Prof Marwan Mas, menyatakan bahwa “Dalam demokrasi, akhir-akhir ini UU ITE mempersempit ruang untuk menyampaikan pendapat. Dalam pembahasan RUU PDP, jangan sampai justru juga seperti UU ITE yang membungkam suara warga yang kritis, oleh karenanya harus ada uji publik bagi warga dalam penyusunannya”.

Wahyudi Djafar (Deputi Direktur Riset ELSAM) mengatakan bahwa “Di Indonesia, terdapat 30 (tiga puluh) regulasi yang mengatur mengenai tata kelola data pribadi. Namun, regulasi yang tersedia masih menerapkan standar dan mekanisme yang berbeda dalam memperlakukan data pribadi warga. Bahkan, terkadang negara memberikan akses pada pihak ketiga untuk menggunakan data pribadi warga tanpa menyiapkan mekanisme pengawasan yang jelas. Pengamanan terhadap data pribadi yang sensitif, harus dilindungi dan dirahasiakan oleh negara, tidak dibagikan apalagi tanpa persetujuan pemilik data”.

Maria Louisa (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan), juga menyatakan bahwa “Bukti elektronik dalam penegakan hukum masih belum maksimal digunakan dikarenakan kerangka hukum saat ini belum mengakomodir bukti elektronik sebagai bukti yang sah dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”.

“Pada 3 Desember 2019, DPR RI telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masuk sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Sebagai salah satu komitmen Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goal/SDG’s) yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 16. 10: Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. Untuk memastikan terjadinya transparansi proses interaksi para pengguna internet, keterjaminan keamanan para pengguna internet juga harus terwujud. Maka, Pemerintah dan DPR RI harus segera membahas RUU PDP di dalam prolegnas 2020 secara partisipatif, transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk menjaga semangat inklusivisme demokrasi di Indonesia” ujar Desiana Samosir (Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan).

Kontak Whatsapp:
Wahyudi Djafar 0813 8208 3993
Desiana Samosir 0813 6928 1962

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPR Desak PPATK Laporkan Kepala Daerah Simpan Uang di Kasino

Tue Dec 17 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Ketua DPR Puan Maharani berharap, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan temuannya soal duit kepala daerah terparkir di kasino luar negeri ke pihak kejaksaan, kepolisian atau KPK. Supaya ada tindaklanjut dan proses hukum dari kasus tersebut. “Yang kami harapkan dari PPATK kalau kemudian ada […]