DPR Jamin Tak Ada Pasal Abal-abal dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

KOPEL ONLINE – Jakarta, Ketua DPR RI, Puan Maharani menjamin, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dilakukan secara terbuka. Dia juga menegaskan, tidak ada ada pasal abal-abal yang disusupkan dalam pembahasan antara DPR dan pemerintah nantinya.

“Harus kita bahas terbuka jangan kemudian menimbulkan persepsi publik, kemudian jadi negatif. Jangan sampai timbul draf atau DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang tidak sesuai dengan apa yang dibahas di Komisi I,” ucap Puan di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2).

Pihaknya juga meminta pemerintah bersama-sama dengan Komisi I untuk mensosialisasikan RUU ini. Tujuannya supaya tidak terjadi permasalahan saat dilangsungkannya pembahasan.

“Sehingga tidak timbul hal-hal, abal-abal atau draf atau DIM abal-abal yang sebenarnya tidak dibahas di DPR,” jelas dia.

Kendati menginginkan dibahas secara terbuka, Puan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang terpaksa tidak diungkap ke hadapan publik.

“Ini harus terbuka, namun karena sifatnya data perlindungan pribadi nih, tentu saja banyak juga hal yang tidak didiskusikan ke publik. Itu lah yang kita harap bisa dilakukan,” ucap dia mengakhiri.

Sementara itu, Menteri Informasi dan Komunikasi (Menkominfo), Jhonny G Plate mengaku sudah saatnya Indonesia memiliki UU Perlindungan Data Pribadi.

“UU ini sudah waktunya kita miliki, kita sebetulnya mengejar waktu. Tadi disampaikan dan kita harus menjadi yang ke-127 (negara yang memiliki UU PDP),” kata dia di kesempatan yang sama.

Jhonny melanjutkan, kalau ditinjau dari cakupannya, RUU PDP akan terdiri dari 15 BAB dan 72 Pasal. Menurut dia, RUU itu begitu sederhana.

“Tetapi kontennya menyangkut hak-hak yang sifatnya personal dan privat karenanya harus dibicarakan secar menyeluruh, secara luas dan mengajak partisipasi publik,” tegasnya.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Eks Anggota DPRD Dipanggil KPK sebagai Tersangka Kasus RTH Bandung

Wed Feb 5 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet, Rabu (5/2/2020) hari ini. Kadar merupakan salah satu tersangka dugaan kasus korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau di Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2012-2013. “Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai tersangka,” kata Pelaksana Tugas Juru […]