Masih kontrak ruko, DPRD dorong percepatan pembangunan kantor dewan

KOPEL ONLINE – Pontianak, DPRD Kabupaten Kubu Raya kembali mengajukan anggaran pembangunan kantor DPRD Kubu Raya yang selama ini masih belum bisa terealisasi.

Sementara para anggota DPRD melaksanakan kegiatan dewan di sebuah ruko.

“Kami dari Pihak Parlemen Kubu Raya saat ini tengah mendorong realisasi percepatan pembangunan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kubu Raya,” kata Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah di Sungai Raya, Rabu.

Dia mengatakan hal itu juga sudah disampaikannya kepada internal anggota DPRD Kubu Raya, dimana dari koordinasi tersebut pihaknya sepakat akan kembali mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya pada APBD perubahan 2021 mendatang.

“Setelah berkoordinasi, kami sepakat mulai tahun 2021 nanti, akan kembali kami dorong alokasi anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya,” tuturnya.

Menurutnya, saat ini sejumlah kantor SKPD dan instansi vertikal lainnya di Kubu Raya sudah terbangun, tinggal kantor DPRD Kubu Raya yang selama ini masih terus mengontrak ruko.

Terkait hal itu, pihaknya berharap ke depan tidak ada hambatan lagi untuk merealisasikan salah satu bangunan yang dinilai akan menjadi salah satu ikon di Kubu Raya ini.

“Sudah 13 tahun Kubu Raya ini mekar dan menjadi kabupaten, selama itu juga kantor DPRD nya ngontrak sana-sini, tentunya hal tersebut harus segera diselesaikan dengan membangun kantornya,” tuturnya.

Agus memaklumi jika sebelumnya terjadi hambatan dalam pembangunan kantor DPRD pasalnya juga terbentur dinamika daerah terkait dengan letak kantor DPRD.

“Karena saat ini semuanya sudah clear and clean dan tidak ada masalah, saya pikir soal letak pembangunan kantor DPRD sudah tidak perlu dibahas lagi tinggal kita upayakan saja untuk segera menata direalisasikan pembangunannya,” katanya.

Ditanya apakah, pembangunan kantor DPRD Kubu Raya masih akan dibangun di kawasan Jalan Parit Haji Muksin, kata Agus hingga saat ini Pemerintah Kubu Raya belum memberikan alternatif letak atau lokasi lain selain kawasan Jalan Parit Haji Muksin sebagai lokasi pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya.

“Kalau harus menunggu ada lahan baru yang diusulkan dan disediakan bisa-bisa 5 hingga 10 tahun lagi kantor DPRD Kubu Raya ini tidak akan terbangun,” katanya.

Agus pun pesimis jika Pemerintah Kubu Raya bisa kembali mengajukan lahan baru sebagai lokasi pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya, mengingat keuangan daerah terbatas sementara harga tanah yang kian tahun harganya terus semakin tinggi.

“Artinya kalau pada akhirnya tidak ada lahan lain yang disediakan, kami akan tetap mangalokasikan anggaran untuk pembangunan Kantor DPRD Kubu Raya di kawasan Jalan Parit Haji Muksin,” kata Agus.

Sumber : Antaranews.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Legislator Termuda DPRD Makassar Harap Lahir Perda Perlindungan Guru

Wed Feb 5 , 2020
KOPEL ONLINE – Makassar, Nasib tenaga pengajar atau guru menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Seperti penyampaian anggota DPRD Makassar dari Partai PDIP, Al Hidayat Syamsu. Legislator muda ini menyatakan tengah menggarap dan merancang Peraturan Daerah (Perda) tentang Advokasi Perlindungan Guru di Kota Makassar.  Undang-Undang (UU) […]