Turun Reses, Legislator Sulsel “Berkantong Tebal”

KOPEL ONLINE – Makassar, Sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mulai mengadakan reses perdana di tahun ini.

Puluhan anggota dewan melakukan kegiatan kerja diluar kantor DPRD Sulsel selama sepekan di daerah pemilihanya masing masing.

Kegiatan reses ini digelar mulai tanggal 4 hingga 11 Februari 2020. Setiap anggota dewan, dibekali anggaran reses minimal Rp140 juta. Jika ditotal, maka jumlah anggaran yang dihabiskan untuk masa reses ini mencapai Rp11,9 miliar.

Plt Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir mengatakan aturan reses, setiap anggota dewan melakukan pertemuan minimal empat lokasi, namun bisa lebih. “Ini reses pertama di tahun 2020. Semua anggota dewan kembali ke Dapilnya masing-masing menyerap aspirasi masyarakat,” kata Jabir saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/2/2020).

Jabir menjelaskan, dana Rp 140 juta tersebut dibagi menjadi di empat titik. Setiap titik maksimal anggaran yang dikeluarkan Rp35 juta. “Anggarannya dikelola sekretariat, anggota dewan hanya terima SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas). Satu anggota minimal melakukan pertemuan di empat titik, bisa lebih. Anggarannya dihitung per titik, Rp35 juta satu titik,” ungkap Jabir.

Anggaran Rp35 juta tersebut, diperuntukkan untuk pengganti dana transportasi peserta reses, biaya sewa tenda, konsumsi dan beberapa pembiayaan lainnya.

“Peserta reses itu 167 orang. Merekalah yang diberikan uang transpor. Titik reses juga bisa bertambah, bisa enam titik atau lebih tergantung anggota dewannya,” sebutnya.

Dari hasil reses tersebut nantinya anggota DPRD tetap dimintai pertanggungjawaban apa yang diinginkan oleh masyarkaat dan bisa diperjuangkan di Parlemen. “Hasil reses ini akan disampaikan pada saat Paripurna,” tuturnya.

Anggota DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga mengaku bahwa anggara reses setiap individu wakil rakyat provinsi tetap sama setiap tahun. “Tidak ada perubahan dari tahun 2017. Tetap sama,” ujarnya.

Hanya saja, politisi Partai Golkar beda pendapat dengan Plt Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir. Fachruddin Rangga mengaku hanya menerima anggaran reses Rp105 juta yang peruntukkannya di empattitik lokasi reses.

“Yang benar biaya reses itu totalnya hanya Rp105 juta. Jadi kalau empat titik berarti Rp26,25 juta per titik,” jelasnya.

Menurutnya, anggaran reses itu meliputi beberapa item belanja. Seperti biaya makan minum peserta, biaya sewa sound sistem, biaya sewa tenda dan kursi, biaya dokumentasi, honor tenaga pendamping, biaya pengganti transport peserta, biay foto copy, alat tulis kantor (ATK) dan lainnya.

Dia menuturkan bahwa pengalaman melaksanakan reses biaya yang digunakan justru melebihi pagu anggaran. “Justru dari pengalaman saya melaksanakan reses, biaya yang digunakan justru melebihi pagu. Karena kalau peserta melebihi undangan yang diedarkan kita tidak mungkin larang masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Divisi Penguatan Masyarakat Sipil Komisi Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Musaddaq mengatakan, agenda reses yang dilakukan dewan dalam hal ini DPRD Sulsel secara aturan merupakan kewajiban. Tujuannya, aksi penggalangan masyarakat untuk mendengar aspirasi secara langsung.

“Hanya saja selama ini, reses tidak efektif dan partisipatif. Tidak efektifnya karena dana yang besar tersebut tidak linier dengan hasil reses,” ujar Musaddaq.

Misalnya, sambung Musaddaq, dalam hal bagaimana mapping lokasi yang akan dikunjungi, kemudian data atau info apa yang menjadi baseline mereka bergerak di lapangan. Sehingga, hasil reses juga tidak maksimal menyasar problem sosial di wilayah konstituen.

“Tidak partisipatif, ada kesan mereka yang hadir hanya kelompok tertentu diman akhirnya tidak representatif. Misalnya, tidak melibatkan kelompok marjinal, difabel atau miskin,” bebernya.

Dengan dana besar sekira Rp140 juta per anggota, kata Musaddaq, mestinya hasil reses bisa maksimal. Kopel berharap, reses kedepan ada modeling reses yang efektif dan partisipatif. “Pihak sekwan mestinya menyiapkan panduan reses,” ucapnya. (RS)

Sumber : Rakyat sulsel.co

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Panitia Angket DPRD: Bupati Jember Diduga Terlibat Korupsi Pasar Manggisan

Thu Feb 6 , 2020
KOPEL ONLINE – Jakarta, Muhammad Fariz Nurhidayat (30 tahun), salah satu tersangka kasus korupsi proyek Pasar Manggisan, di Jember, dimintai keterangan oleh Panitia Angket DPRD Jember. Dari dalam bui Lapas Jember, Fariz blak-blakan menyebut keterlibatan sejumlah nama pejabat Pemkab Jember dalam proyek yang terindikasi korupsi. Bahkan Fariz menyebut, ada jatah fee sebesar […]