Tak Hadiri Rapat Paripurna, Anggota Bamus dan BK DPRD Jeneponto Tuai Sorotan

KOPEL ONLINE – Jeneponto, Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) Jeneponto menyoroti apa yang terjadi pada rapat paripurna DPRD Jeneponto terkait pengusulan pergantian dan pengangkatan Ketua DPRD Jeneponto yang berlangsung, Jumat, 6 Maret 2020 kemarin.

Sorotan tersebut diduga adanya kesengajaan untuk memperlambat proses pergantian Ketua DPRD Jeneponto. Hal tersebut diungkapkan, Ketua PPI Alim Bahri kepada terkini.id, Sabtu, 7 Maret 2020.

“Cukup ironi, sebagian besar anggota Bamus dan Badan Kehormatan yang tidak hadir sehingga paripurna discorsing 2×30 menit yang akhirnya ditunda. Bagaimana mungkin, Dewan Kehormatan dapat menertibkan anggota DPRD dalam rangkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD jika Dewan Kehormatan tidak hadir,” tegas Alim Bahri.

Menurutnya, ketidakhadiran anggota DPRD dalam rapat-rapat/sidang DPRD adalah sebuah hal yang dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran, terlebih Badan Kehormatan dan Bamus.

“Rakyat dapat mengusulkan kepada partai politik asal anggota dewan termaksud untuk melakukan upaya tertentu jika dianggap tidak tertib dalam menjalankan tupoksi sebagai yang notabene perintah undang-undang dan amanah rakyat,” kata Alim Bahri.

Anggota DPRD kata dia harus mengutamakan kepentingan umum dan menempatkan tertib undang-undang, di atas kepentingan golongan, collega dan bahkan kepentingan parpol sekalipun.

“Tetapi tidak mungkin kepentingan partai politik akan bersebelahan dengan kepentingan negara,” ujarnya

Alim Bahri menganggap, kondisi yang terjadi kemarin di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto adalah penanda baru atas kemungkinan lahirnya citra buruk bagi parpol dan kepercayaan sebagian rakyat pada wakilnya akan menipis.

“Boleh jadi, Bimtek dan atau sebutan peningkatan kapasitas bagi anggota DPRD tidak berjalan maksimal ataukah peserta yang tidak mengikuti materi semaksimal mungkin sehingga uang rakyat yang digelontorkan untuk kegiatan dan SPPD hampir tidak bermanfaat bagi rakyat dan bagi pemajuan bangsa,” ungkapnya

Alim Bahri menduga adanya kesengajaan memperhambat pergantian Ketua DPRD Jeneponto yang sudah berbulan-bulan dicabut SK penetapannya sebagai unsur pimpinan di DPRD Jeneponto.

“Bamus pertama ditunda karena tidak kourum. Bamus kedua memutuskan Konsultasi ke Mendagri, anggota Bamus telah konsultasi ke Mendagri dengan memakai uang negara. Bamus ketiga menetapkan jadwal paripurna pengusulan pergantian dan pengangkatan Ketua DPRD Jeneponto, malah tertunda karena sebagian besar anggota Bamus dan BK tidak hadir. Patut dipertanyakan ada apa dengan anggota kedua alat kelengkapan DPRD Jeneponto itu,” urai Alim Bahri.

Dimana dalam rapat paripurna DPRD Jeneponto dalam rangka pengusulan pergantian dan pengangkatan Ketua DPRD Jeneponto yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jeneponto, Jumat, kemarin tidak dihadiri 11 anggota Bamus dan 4 anggota BK.

Anggota Bamus yang tidak hadir yakni, Syamsul Kamal (PKB), Hardianti (PAN), Sariyono (PKS), Nur Amin Tantu (Golkar), Mega Yanu Arimbi (Golkar), Sri Wahyuni (PKS), Awaluddin Sinring (PAN), Jusri (Berkarya), Rima Ayumi Wulandari (Perindo), Taufik (PDIP) dan H Ahmad Sahabuddin (Gorkar).

Selain itu, Ketua dan 3 anggota Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto juga tidak hadir, hanya Nurhadi (PBB) yang mengindahkan undangan rapat paripurna DPRD Jeneponto tersebut.

Sumber : Makassarterkini.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Ini Alasan Ketua Fraksi PAN Tak Hadiri Rapat Paripurna DPRD Jeneponto

Sun Mar 8 , 2020
KOPEL ONLINE – Jeneponto, Proses pergantian ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jeneponto terus mengalami penundaan. Hal itu kembali terlihat saat DPRD Kabupaten Jeneponto menggelar rapat paripurna pengusulan dan pengangkatan ketua DPRD Jeneponto masa jabatan 2019-2020 berlangsung di ruang rapat paripurna kantor DPRD Jeneponto,jalan Lanto Daeng Pasewang Kelurahan Empoang […]