KOPEL Kupas Minimnya Infrastruktur Pendidikan Kab.Bogor di depan Anggota DPRD Baru

KOPEL ONLINE – Bogor, Komisi Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menggelar diskusi terbuka mengupas minimnya infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bogor, hadir sebagai narasumber Nurodin Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PKB, Wasto mantan Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim Anggota DPRD Kabupaten Bogor asal PKS. Kegiatan dilaksanakan di Kedai Fatimah, Jumat (30/8). Hadir sebagai peserta diskusi perwakilan guru dari berbagai SD di Kabupaten Bogor.

Direktur KOPEL Indonesia dalam pengantar diskusi menekankan kondisi infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bogor masih sangat memprihatinkan, KOPEL sendiri sejak 2016 sudah melakukan advokasi terhadap beberapa sekolah yang bangunannya rubuh.

“Pelibatan csr juga perlu, banyak csr yang siap membantu di dunia pendidikan tapi t idak mendapat perhatian pemerintah, selain persoalan infrastruktur pendidikan yg sangat minim, ada juga persoalan tanah, tanah yang seharusnya milik sekolah tapi sudah diklaim oleh oknum warga akibatnya lahan sekolah menjadi semakin sempit,” jelasnya.

Wasto yang hadir sebagai narasumber pertama mengungkapkan komitmennya untuk tetap mengawal dunia pendidikan walaupun sudah tidak menjabat lagi sebagai legislator Kabupaten Bogor.

“Senang diundang hadir, saya akan tetap komitmen untuk tetap mengawal dunia pendidikan,” ucapnya.

Sementara itu legislator PKB Nurodin menyinggung soal bantuan yang salah sasaran, pihaknya juga berharap tetap selalu mendapat dari KOPEL dan warga secara umum.

“Salah sasaran biasanya berangkat dari perencanaan yang tidak matang, ada tiga pendekatan yang bisa ditempuh untuk mengadvokasi sekolah rusak yaitu partisipatif, birokrasi dan politik, di pendekatan politik Anggota DPRD bisa memainkan perannya,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Agus Salim yang juga merupakan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor menyampaikan perlunya perhatian khusus kepada para guru, menurutnya guru harus dikondisikan agar nyaman dalam mengajar.

“Perjuangan guru luar biasa, mestinya guru dikondisikan untuk mengajar tanpa masalah lagi, ini tugas kami di DPRD untuk mendorong pendidikan yang layak bagi Bogor, saya sepakat bila pengerjaan infrastruktur sekolah ditangani oleh pihak sekolah,” imbuhnya.

Saat sesi tanggapan, salah satu peserta yang juga merupakan guru SDN Mutiara, Basri mengeluhkan tiadanya dukungan serius dari pemerintah terhadap sekolah yang rusak parah.

“Tidak ada dukungan dari pemerintah hal itu terjadi sebagaiman kasus robohnya sekolah kami, kami baru memiliki lima lokal jadi masih kurang satu, tolong diperhatikan aspirasi kami,” harapnya.

Muhdasin Koordinator KOPEL Jabodetabek sebagai moderator.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

6 Terpidana Kasus DPRD Sumut Dijebloskan ke Lapas

Sat Aug 31 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengeksekusi enam terpidana kasus dugaan suap terkait pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ke sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Keenam terpidana itu adalah mantan anggota DPRD Sumut adalah Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring, Arlene Manurung, dan Syahrial […]