Muruah DPRD Sulsel

KOPEL ONLINE – Makassar, Ada yang menarik dalam Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Sulsel. Pimpinan DPRD Sulsel Moh. Roem (Jumat, 23/8/2019) dalam sambutannya menyatakan, dengan usainya Laporan Hak Angket yang ditujukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel telah mengangkat muruah DPRD Sulsel dalam menjalankan fungsi kontrolnya.

Pernyataan Ketua DPRD Sulsel, memberikan gambaran kepada publik, amanah yang dijalankan oleh Pansus Angket berakhir dengan kemenangan “demokrasi”. Apalagi selama ini DPRD Sulsel dianggap “sebelah mata” dalam menyelesaikan persoalan yang sangat pelik, apalagi kalau menyangkut pelaksanaan orang nomor satu di Provinsi Sulsel, di mana dianggap “peka” untuk dibahas dan disidangkan dalam sidang “politik”.

Hak Angket yang telah bekerja 60 hari kerja patut diberi apresiasi, nama baik lembaga legislatif yang selama ini dianggap biasa-biasa saja, namun dampaknya cukup menyita perhatian publik karena masalah yang dipersoalkan di samping dualisme kepemimpinan, masalah KKN, hingga pencopotan pegawai pejabat pratama yang dianggap “bermasalah”.

Permasalahan hak angket yang dianggap peka dan beraroma “struggle of power” namun panitia angket berhasil hingga ke etafe finis dan laporan hak angket akan menjadi dokumen sejarah. Hak Angket dianggap “pengadilan politik” dapat menyelesaikan prosesnya hingga diakhiri di sidang Paripurna DPRD Sulsel. Dan, sejarah Hak Angket di dunia persilatan politik legislatif dianggap inilah Hak Angket pertama di Indonesia yang dapat selesai hingga sidang paripurna. Padahal yang sama terjadi di pemerintahan DKI di bawah kepemimpinan Ahok terhenti di tengah jalan, begitu juga hak angket di Provinsi Banten bernasib yang sama terhenti sebelum disidangkan.

Terlepas dari hasi rekomendasi yang diputuskan dalam sidang paripurna DPRD Sulsel, apakah itu 7 (tujuan) poin yang dihasilkan Panitia Angket yang cenderung bersifat tindakan hukum kepada Nurdin Abdullah. Begitu pula kesepakatan 2 (dua) poin yang dibacakan Ketua Pansus Kadir Halid yang cenderung dan mengarah “kompromi politik” ke arah pembinaan yang disepakati dalam rapat Pimpinan DPRD Sulsel sebelum sidang Paripurna dilaksanakan.
Kehadiran peserta sidang 57 anggota dewan telah memenuhi qorum untuk diterima dan disahkan sebagai keputusan politik. Deal politik itu juga perlu dimaknai secara arif dan bijaksana karena itulah win-win solusi semua partai yang ada di legislatif.

Langkah selanjutnya yang urgen adalah menindaklanjuti Hasil Angket adalah Pimpinan DPRD Sulsel menyatakan pendapat dan menyerahkan Hasil Angket ke Mahkamah Agung (MA) untuk diproses. Muruah DPRD yang mulai mendapatkan pencitraan positif dari publik, termasuk anggota dewan, jangan sampai terjadi keputusan politik yang sudah dikerjakan Pansus Angket berhenti di tangan pimpinan Dewan. Untuk itu, perlu kita semangati Ketua DPRD Sulsel bersama Wakil Ketuanya menyerahkan laporan angket ke MA agar muruah itu tetap terjaga dengan baik.

Adapun keputusan diserahkan sepenuhnya ke MA agar proses demokrasi dalam bentuk pengawasan yang dijalankan Panitia Angket juga tersalurkan melalui jalur mekanisme Hukum. Panitia Hak Angket hanya menjalankan tugas sebatas rekomendasi. Untuk membuktikan hasil Angket ini tergantung dari fakta persidangan, analisis yuridis, dan rekomendasi dapat dibuktikan para hakim yang ada di MA.

Lebih penting lagi, kita jangan berdebat pada kesimpulan dan rekomendasi, tapi menunjukkan bukti-bukti persidangan yang autentik dan mempunyai relevansi dengan analisis yuridis. Bijaknya, biarlah Hakim MA memutuskan, apakah hak angket ini terbukti atau tidak. Dan, hak angket tidak “mati” ditangan pimpinan DPRD Sulsel. Bravo hak angket dan Ketua DPRD Sulsel. (*)

Sumber : Fajar.Co.Id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Pangkep Bingung Tentukan Ketua DPRD, Ini Sebabnya

Wed Aug 28 , 2019
KOPEL ONLINE, PANGKEP – DPRD Pangkep bingung memutuskan partai mana yang harus menduduki Ketua DPRD pangkep. Penyebabnya, ada dua partai meraih kursi sama yakni Golkar dan Nasdem. Partai Nasdem Pangkep dengan raihan suara terbanyak pada pileg lalu yaitu 40.687, memastikan posisi Ketua DPRD akan dijabat oleh kadernya. Faktanya, posisi Ketua […]