Pemilu dan Partai Sehat

Desakan publik untuk mendorong partai politik (baca; parpol) terus melakukan upaya pembenahan dalam mengelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel  menjadi tuntutan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.   Sekarang ini, parpol tidak hanya dituntut untuk  berkinerja  maksimal  dalam menjalankan fungsinya menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik. Lebih dari itu semua, parpol diharapkan menjadi   laboratorium pembelajaran dalam upaya membangun tata kelola organisasi yang modern, sehat, transparan dan akuntabel serta bebas dari korupsi.

Publik sadar betul,  sebagai pilar utama demokrasi parpol memiliki kekuatan  besar dalam upaya perbaikan nasib bangsa yang sedang dililit banyak kasus korupsi. Sebagai organisasi  yang  hidup dan tumbuh di masyarakat,  parpol sekaligus berfungsi menyerap aspirasi , merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat menjadi kebijakan publik.  Bahkan, parpol  sesungguhnya menjadi laboratorium perkaderan lahirnya pemimpin di negeri ini. Konstitusi kita mengatur, seseorang yang hendak menjadi Presiden/Kepala Negara harus  melalui seleksi pencalonan oleh parpol. Begitu juga dengan  calon anggota parlemen harus menjadi salah satu kader parpol peserta pemilu. Itu artinya, muara perbaikan negeri ini seharusnya berawal dari kuatnya manajemen tata kelola organisasi  parpol.

Parpol sebagai peserta pemilu misalnya, harus benar- benar dapat dipastikan dari awal clear dalam segala hal.  Sumber pendanaan parpol harus dipastikan transparan dan  terverifikasi asal muasalnya, misalnya bukan hasil korupsi atau pencucian uang.  Begitu pula dengan pemanfaatannya efektif dan akuntabel (baca: dapat dipertanggungjawabkan). Ini penting agar tingkat penerimaan publik terhadap parpol sebagai institusi pengader pemimpin bangsa bisa lebih  dipercaya.

Tidak seperti yang terjadi selama ini, di mana sumber pendanaan parpol serba tidak jelas dan tidak terverifikasi. Hasil penelitian Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, tahun 2012 dan Tahun 2014 bekerja sama dengan Kemitraan Jakarta, menemukan fakta pengelolaan sistem iuran anggota/kader bagi Parpol berjalan mandek. Hampir seluruh Parpol  sekarang ini hanya mengandalkan 3 (tiga) sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan – kegiatannya. Pertama ; melalui bantuan keuangan partai yang tersedia dalam APBN/APBD yang tentu jumlahnya relatif sangat terbatas  berdasarkan jumlah perolehan suara saat pemilu dilaksanakan.  Kedua: melalui bantuan  dari kader-kadernya yang secara kebetulan menduduki jabatan strategis di pemerintahan.  Dan biasanya partai ini memiliki kemudahan akses khusus secara terselubung ikut mengelola program-program dalam APBN/ APBD. Ketiga, peluang lain mendapatkan dana, bisa melalui pengusaha yang menjadi kader atau pendukung dalam Parpol. Tentu saja, bantuan tersebut sarat dengan kepentingan termasuk kemudahan dalam memelihara dan memperlancar bisnis mereka.  Bahkan tidak jarang Parpol memilih jalan pintas seolah ‘’menggadaikan’’ partainya dipimpin oleh pengusaha yang bermodal besar tanpa melalui proses kaderisasi. Semua itu, dilakukan semata untuk keperluan pemenuhan operasional partai.  Celakanya, semua hasil penerimaan bantuan keuangan tersebut tidak tercatat rapi dalam pembukuan partai dengan dalil yang bermacam-macam.

Bagaimana dengan pengeluaran partai ?  rupanya setali tiga uang dengan  penerimaan,  dalam komponen pengeluaran partaipun cukup bermasalah.   Dalam hal pengeluaran untuk membiayai operasional partai, umumnya tidak terverifikasi secara baik.  Sangat kasat mata di depan mata publik, perhelatan yang dilakukan sebuah parpol biasanya menunjukkan kemeriahan sebagai ajang show power. Pertanyaannya adalah bersumber dari mana parpol yang bersangkutan mendapatkan pemasukan yang tentu saja tidak sedikit jumlahnya. Wajar saja jika publik bertanya-tanya dan membandingkan kekuatan satu partai dengan partai lain, melalui pencitraan partai di setiap kegiatan.

Sebagai organisasi yang mengemban misi dan fungsi, Parpol tentu saja sangat wajar jika memiliki sejumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuannya. Justru, jika ada Parpol tidak memiliki kegiatan, maka keberadaannya bisa diragukan.  Hanya saja, dugaan yang sering muncul di masyarakat, Parpol adalah organisasi politik masyarakat yang kelihatannya memiliki sumber penerimaan yang sangat terbatas namun  mampu menggelar perhelatan yang menelan pengeluaran yang sangat besar.

Dalam prakteknya, demi pencitraan, sebuah Parpol bisa  bertindak jor joran dalam membelanjakan dananya. Sebut saja,  kampanye dan beriklan besar-besaran di media elektronik maupun media cetak. Sudah menjadi  tren pula, setiap menggelar kampanye akbar, dihadirkan artis-artis ternama ataupun kegiatan yang bersifat massal, seperti gerak jalan santai, dan sepeda santai dengan hadiah yang cukup fantastis, mulai berumroh gratis bahkan hadiah rumah mewah. Fakta fakta ini menguatkan dugaan bahwa pengelolaan pengeluaran keuangan Parpol ada yang tidak beres. Patut diduga pengelolaan keuangan yang tidak transparan karena bersumber dari pemasukan yang tidak jelas, dan bisa jadi merupakan hasil korupsi uang negara, dan lain- lain.

Pembatasan Parpol  Melalui Opini Hasil Audit Keuangan

Pada prinsipnya penulis setuju dengan gagasan penyederhanaan atau pembatasan parpol sebagai peserta pemilu seharusnya terus disuarakan. Sistem multipartai yang berlaku selama ini  tidak mampu menciptakan parlemen dan pemerintahan yang efektif. Bahkan sebaliknya, dalam kasus tertentu multi partai kadang menghambat percepatan pembangunan karena mengganggu kebijakan pemerintah tanpa argumentasi dan tujuan yang jelas.

Meski demikian,  pembatasan parpol  peserta pemilu juga harus dipastikan bukan untuk membatasi warga untuk berpolitik.  Sebaliknya,  jaminan untuk  mendirikan parpol tetap dibuka kapan dan oleh siapa saja warga negara Indonesia sebagaimana  diatur dalam UUD 1945 dan revisinya.  Perlu disadari,  parpol adalah salah satu organisasi masyarakat yang juga menjadi wadah perjuangan atas aspirasinya untuk diakomodasi dalam kebijakan pemerintah.  Parpol menjadi organisasi  kader dan pendidikan politik bagi masyarakat.  Itulah sebabnya, keberadaan parpol merupakan salah satu cerminan dari implementasi nilai-nilai demokrasi yang saat ini sudah banyak dianut di berbagai negara.

Oleh karena itu, semangat atas gagasan penyederhanaan parpol peserta pemilu juga harus dipastikan bukan hanya  semata untuk mengurangi atau membatasi jumlah parpol peserta pemilu melainkan dalam rangka ikut mendorong dan memastikan bahwa parpol yang ikut menjadi peserta pemilu adalah parpol yang berkualitas.

Seperti disebutkan di atas, untuk menjamin kualitas pemilu dan  demokrasi yang lebih baik tidaklah lepas dari kualitas parpol selaku peserta pemilu. Oleh karenanya, pembatasan parpol peserta pemilu hanya kepada parpol yang sehat dan modern tidak bisa ditunda lagi. Partai peserta pemilu adalah parpol yang diyakini mampu menjadi laboratoriun pembelajaran bagi negara dalam menciptakan iklim pemerintahan yang kondisif dan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.  Partai tersebut adalah, partai yang secara kepengurusan mencerminkan tingkat demokratisasi yang kuat, tidak deskriminasi dalam golongan tertentu termasuk bias gender dan ras.

Partai peserta pemilu adalah partai yang sehat dan modern yakni partai yang memiliki manajemen tata kelola keuangan memiliki standar akuntasi  yang secara reguler telah diaudit oleh akuntan publik serta menghasilkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau setidaknya wajar dikecualikan.  Bagi partai yang selama ini pencatatan keuangannya tidak rapi bahkan tidak melakukan audit reguler dan/atau dilakukan audit namun dengan predikat buruk (Desclaimer) seharusnya tidak diperbolehkan ikut pemilu.

Partai yang pengelolaan keuangannya tidak sehat dan korup telah membawa dampak negatif  rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen. Pun, segala produk politik yang dihasilkankurang dipercaya oleh publik bahkan cenderung mendapat reaksi perlawanan lebih awal..

Untuk mewujudkan parpol yang sehat, sekarang ini sedang bergulir desakan untuk perbaikan regulasi yang benar benar mengakomodasi penataan keuangan partai. Sebuah regulasi yang dapat memastikan manajemen pengelolaan keuangan partai bersifat transparan ( bisa diketahui dan diakses siapa saja), akuntabel (jelas sumber dananya dan bisa dipertanggungjawabkan). Penting ada mekanisme pelaporan, yang tidak membuka celah bagi setiap parpol dalam menyembunyikan, menyamarkan sumber dana dari siapa?, tentu saja harus ada pengaturan sanksi yang tegas. Dan untuk perbaikan regulasi tersebut,  sekarang ini sedang digagas  perlunya penyatuan seluruh undang-undang yang berkaitan dengan kepemiluan atau yang dikenal dengan istilah kodifikasi Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu termasuk Pemilukada dan Pilpres atau bisa  disebut  Kitab Undang-Undang Kepemiluan.Semoga saja dengan langkah tersebut problem-problem hukum yang mengakibatkan rendahnya kualitas pemilu bisa teratasi. Wallahu A’lam Bishawab.

Jakarta, 2 April 2015

Syamsuddin Alimsyah

Direktur KOPEL  Indonesia  dan Salah seorang  anggota tim penyusun kodifikasi UU Kepemiluan Kerja sama KOPEL dengan Kemitraan Jakarta

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Muruah DPRD Sulsel

Wed Aug 28 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Ada yang menarik dalam Sidang Paripurna Hak Angket DPRD Sulsel. Pimpinan DPRD Sulsel Moh. Roem (Jumat, 23/8/2019) dalam sambutannya menyatakan, dengan usainya Laporan Hak Angket yang ditujukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel telah mengangkat muruah DPRD Sulsel dalam menjalankan fungsi kontrolnya. Pernyataan Ketua DPRD Sulsel, memberikan […]