Sesat Pikir DPR dan Revisi UU MD3

DPR melalui Paripurna Senin (12/02) kemarin,  telah mengesahkan revisi UU MD3 yang dipandang penuh kontroversi. Bukan hanya karena aksi walkout (Fraksi Nasdem dan PPP), namun muatan pasal-pasal  revisi  UU No 17  tersebut dipandang akan menjadikan DPR sebagai lembaga yang otoriter.

Nampak dalam revisi tersebut  sangat kuat semangat memposisikan DPR sebagai lembaga yang membuat tirani berhadapan dengan konstituennya. Bagaimana anggota DPR berupaya maksimal memproteksi diri terhadap hal-hal yang dianggap  mengganggu atau mengancam zona nyaman mereka. Meski dengan polesan bahasa yang diperhalus, namun menjadi warning terhadap publik; hati-hati memberikan kritik dan koreksi, anda bisa berhadapan hukum. (baca pasal 122 huruf k).

Ancaman yang ditebar melalui pasal tersebut, sangat penting disikapi secara serius oleh  semua pihak yang memiliki kepedulian terhadap isu isu parlemen.Entah sudah capek dikritik hingga membuat pasal yang bisa dijadikan  benteng agar terlindungi dari serangan kritik. Pastinya  DPR  lupa dan kurang paham bahwa selama ini yang merusak citra DPR terpuruk dan hingga hilangnya kepercayaan publik,sesungguhnya ulah mereka sendiri karena  kinerjanya yang buruk dan cenderung korup.

Adalah cara keliru dan sesat pikir  dengan memberi kewenangan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum bagi pengkritik. Harus diingat semangat awal pembentukan MKD sesungguhnya sebuah ikhtiar dalam upaya maksimal mengembalikan citra DPR yang kian terpuruk. Sebagai alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap, MKD  sesungguhnya bekerja  dalam rangka untuk memantau,  mengawasi dan memastikan semua anggota termasuk pimpinan DPR dalam bekerja tidak korup, menjunjung tinggi norma, nilai-nilai etik dalam masyarakat yang diterjemahkan dalam Kode Etik DPR .

MKD memastikan tidak boleh ada anggota DPR yang malas berkantor tapi rajin terima gaji. Tidak boleh ada anggota DPR faktanya terima dana reses namun tidak melaksanakan reses. Semua itu,masuk wilayah pengawasan MKD, termasuk bertanggungjawab  memastikan para anggota DPR, tidak terlibat dalam praktik perjudian dan  asusila. Mengapa? Sekali lagi karena orang orang yang masuk dalam MKD diberikan gaji khusus dengan uang rakyat agar bekerja maksimal menjaga marwah DPR.

Yang ironi adalah muatan pengaturan dalam pasal 122 yakni kewenangan DPR bisa melakukan pemanggilan paksa bahkan hak sandera bagi siapa saja yang tidak memenuhi undangan DPR memberi keterangan. Bahkan hak sandera ini dilakukan dengan bantuan polisi.  DPR seolah ingin mempertegas jati diri sebagai lembaga pengawas superbodi.

Fakta lain,  semangat otoriter juga tercermin dari pasal yang dibuat untuk memproteksi diri/lembaga.  Hal ini terkait dengan mekanisme yang mengatur bahwa pemanggilan dan permintaan keterangan penyidikan kepada anggota DPR harus mendapat persetujuan tertulis presiden dan pertimbangan MKD (baca :pasal 245). .

Publik perlu tahu, orang-orang yang duduk di MKD adalah anggota DPR yang sekarang ini jumlahnya 17 orang merupakan representasi dari fraksi-fraksi di DPR. Karena wakil wakil fraksi, maka tentu tidak mudah   MKD bisa bekerja obyektif dan memperlancar proses hukum yang menimpa seorang anggota DPR.  Bukankah selama ini cukup banyak kasus pelanggaran etik yang melibatkan anggota DPR namun kurang mendapat respon  dari MKD. Mengapa demikian?.  Karena MKD segan berlakon ‘  jeruk makan jeruk’.

MKD seharusnya tidak dilibatkan dalam mekanisme penegakan hukum. DPRD harus mampu membedakan secara tegas wilayah kerja MKD dengan lembaga penegak hukum murni. MKD jelas bekerja di wilayah etik, menjaga agar anggota DPR aktif bekerja dan menjada diri agar  tidak melanggar Tatib dan Kode Etik. MKD mandat utamanya menjaga marwah DPR sebagai lembaga terhormat, berbeda dengan penegak hukum murni yang menjalankan tugas menangani pelanggaran hukum seperti korupsi

Nah, apa yang terjadi dengan revisi MD3 tersebut akan menjadi titik balik bagi perjalanan demokrasi di Indonesia.  Bahkan dikuatirkan  akan kembali ke masa gelap bila tidak segera disikapi. DPR yang sejatinya adalah lembaga refresentasi rakyat dan akan menjadi aktor utama penjaga kualitas demokrasi kini seolah  berbalik menjadi monster yang menakutkan. DPR akan bekerja dengan powerfull tanpa kontrol politik yang berarti.

Catatan KOPEL

Berdasarkan catatan Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia,  proses revisi UU 17 tahun 2014 tentang MD3  sesungguhnya  bukanlah aspirasi publik secara luas. Bahkan tidak masuk kategori yang mendesak meski diakui sana sini terdapat kekurangan.  Bila merujuk data Program Legislasi Nasional (prolegnas) sejak tahun 2014 hingga sekarang cukup banyak agenda pembentukan UU yang tertunda tanpa alasan yang jelas.  Tahun 2015 misalnya dari prolegnas hanya berhasil menetapkan 3 dari 40 yang direncanakan.,..dan Tahun 2016  dari 50 yang direncanakan hanya 9 yang ditetapkan.

Salah satu agenda yang sudah lama mengalami penundaan tanpa alasan jelas adalah revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahah UU ini  sejatinya akan  menjadi payung hukum pengangkatan tenaga honorer  menjadi CPNS.

Nuansanya sungguh berbeda dengan agenda  revisi UU MD3, yang prosesnya  berlangsung sangat cepat seolah tanpa hambatan.  Meski tanpa kajian mendalam, agenda revisi UU MD3 sudah resmi masuk daftar prioritas  Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017 pada sidang paripurna 15 Desember lalu.  Sempat redup beberapa saat  ketika situasi politik saat  itu dengan mencuatnya  kasus dugaan keterlibatan korupsi kasus E-KTP yang menyeret nama  sebagian pimpinan dan anggota DPR. Namun tak disangka, kemudian bergulir cepat dan akhirnya ditetapkan kemarin.

Tentu saja ada banyak faktor yang mempermulus agenda ini. Argumentasi yang paling kuat adalah  kehadiran UU MD3  berkaitan langsung dengan hajat hidup para politisi yang sehari harinya berkantor di Senayan. Baik  sebagai anggota  DPR  RI,  anggota DPD RI tidak terkecuali di MPR.

Masih dalam catatan KOPEL, semangat revisi UU MD3 seolah dominan hanya diperuntukkan untuk memenuhi dua hal. Pertama; nafsu kuasa bagi partai yang secara kebetulan tidak kebagian jatah pimpinan karena kalah dalam pertarungan pemilihan kursi pimpinan yang dimotori solidnya koalisi merah putih saat itu. Data ini setidaknya terkonfirmasi dari berbagai ragam komentar yang dibangun fraksi-fraksi di DPR di tahun 2016 lalu  yang seolah sepakat revisi dilakukan hanya untuk  penambahan  kursi pimpinan di DPR dan MPR.

Seharusnya mereka paham betul apa yang terjadi merupakan resiko atas mekanisme pemilihan yang mereka sepakati sendiri melalui  UU No. 17 tahun 2014  MD3 dan tata tertib pemilihan pimpinan.

Bagi penulis, dengan revisi ini dipastikan berimplikasi pada penambahan beban anggaran yang cukup besar dan  akan terus berkelanjutan. Ingat seorang pimpinan akan mendapatkan fasilitas gaji, rumah kedinasan, kendaraan, pengawal keamanan, staf pribadi dan lain sebagainya yang berkaitan keprotokoleran dalam sebulan saja bisa menghabiskan milyaran rupiah.

Kedua;, kuat dugaan, sekarang ini seolah membonceng agenda terselubung  oleh mereka yang selama ini   berada dalam zona nyaman mulai terganggu, merasa terusik bahkan terancam atas kuatnya pantauan publik. Melalui momen  revisi ini, lembaga DPR  dibuatnya menjadi lembaga  yang tidak mudah dikontrol oleh siapa saja. Caranya tentu dengan melakukan atas revisi pasal-pasal yang dipandang merugikan, sekaligus merubah atau menambah pasal yang membuatnya bisa berlaku super power dan secara nyata melawan semangat demokrasi .

Sekali lagi, bagi pribadi penulis revisi UU MD3 bukanlah sesuatu yang haram sifatnya. Kapan saja boleh dilakukan asal semangatnya dipastikan untuk kepentingan publik. Tentu syaratnya adalah harus melalui kajian yang mendalam. Tidak karena atas dasar tiba masa tiba akal apalagi karena ada muatan tertentu yang berkaitan kepentingan pribadi dan golongan.  Disadari apa yang ada dalam muatan UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 selama ini gagal mewujudkan parlemen yang amanah. Atau setidaknya MD3 selama ini dipandang gagal dalam mengawal anggota untuk tidak korup.

Itulah sebabnya, penulis sesungguhnya sempat menaruh harap sekiranya proses revisi kemarin betul – betul dilakukan secara maksimal agar memberi makna bagi publik. MD3 harus didesain mampu menjawab problem utama yang dihadapi lembaga parlemen sekarang ini. Yakni dari lembaga terkorup menjadi lembaga negara yang terhormat. Bahkan MD3 sejatinya didesain menjadikan lembaga parlemen sebagai  pelopor anti korupsi. Caranya tentu dengan menghapus, menghilangkan, merevisi pasal-pasal yang memberi peluang anggota DPR untuk berprilaku.Wallahu A”lam Bishawab

Sumber : Sindo Nasional

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pemilu dan Partai Sehat

Wed Aug 28 , 2019
Desakan publik untuk mendorong partai politik (baca; parpol) terus melakukan upaya pembenahan dalam mengelola keuangan yang profesional, transparan dan akuntabel  menjadi tuntutan yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi.   Sekarang ini, parpol tidak hanya dituntut untuk  berkinerja  maksimal  dalam menjalankan fungsinya menyerap, merumuskan dan mengagregasi kepentingan masyarakat menjadi kebijakan […]