Masih Ada Calon Ketua DPRD Sulsel Bermasalah

KOPEL ONLINE – Makassar, Pelantikan Anggota DPRD Sulsel periode 2014-2024 dijadwalkan digelar pada 24 September mendatang. Sebanyak 85 Anggota Dewan Terpilih akan di lantik.

Sejumlah nama seperti Fachruddin Rangga, Andi Ina Kartika, Andi Hatta Marakarma, Sofyan Syam, Jhon Rendeng, Zulkifli Zain, dan Rahman Pina di gadang-gadang menjadi Ketua DPRD Sulsel.

Terkait hal itu, Ketua Tim Pemenangan Imran Tata Amin, Rahmat Anzari mengatakan bahwa diantara nama yang diusulkan jadi calon ketua DPRD Sulsel terdapat nama caleg yang masih bermasalah dan sampai kini masih berproses dipenyelasaian internal partai, Mahkamah Partai Golkar.

“Berdasarkan Laporan Pidana Pemilu di tingkat pengadilan negeri diketahui nama bendahara DPD II Partai Golkar yang juga Caleg Partai Dapil Sulsel Makassar B, berselisih sesama caleg partai Golkar yaitu Caleg No. Urut 1 Imran Tenri Tata Amin. Melalui Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan PPK dan PSS Kec. Panakukang dan Kec. Biringkanaya terbukti bersalah dan juga 77 TPS dengan sengaja melakukan pergeseran, pengurangan dan penambahan suara,” tegas Rahmat, Senin (9/9/2019).

Lanjut kata dia, penggelembungan suara bagi caleg nomor urut 5 atas nama Rahman Pina dan pengurangan suara enam Caleg lainnya di Dapil yang sama, diantaranya caleg nomor urut 1, Imran Tenri Tata Amin.

Diketahui, Ketua PPK Kecamatan Panakkukang Umar dan Ketua PPK Kecamatan Biringkanayya divonis dengan hukuman 4 bulan penjara dengan denda Rp 5 juta.

Menurut dia, Ketua PPK Kec Panakukang dan Ketua PPK Kec Biringkanayya serta pelaksana pemilu lainnya yang telah terbukti mengurangi suara caleg provinsi Sulsel partai Golkar di dapil Makassar B dan menambah suara untuk Rahman Pina terjerak pasal 505 UU RI No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Mereka yang dengan sengaja membantu menambah suara Rahman Pina dan mengurangi suara Caleg lain telah dipidanakan, masing-masing kurungan 4 bulan penjara dengan denda 5 juta rupiah serta subsider 1 bulan penjara. Dengan masa percobaan selama 7 bulan. Sementara lima terdakwa lainnya, Ismail Sampe, Fitriani Arifuddin, Muhammad Barliansyah, Firman dan Rahmat alias Mato dijatuhi pidana kurungan 6 bulan penjara dan denda Rp10 juta subsider 1 bulan penjara dengan masa percobaan 10 bulan” tegasnya.

Lanjut kata dia, oleh majelis hakim mereka dinyatakan terbukti bersalah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu berupa tindakan penggelembungan suara.

“Unsurnya telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam pasal 535 UU RI No 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan melalui Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Sulsel dengan amar putusannya menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang sifatnya incracht atau keputusan yang berkekuatan hukum tetap. Sejatinya mereka yang akan dilantik menjadi Anggota DPRD Sulsel apalagi menjadi Ketua adalah orang-orang terpilih sebagaimana aturan dalam kepemiluan, bukan orang-orang yang melanggar aturan atau undang-undang, ” pungkasnya. (*)

Sumber : RAKYATSULSEL.CO

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPR Tegaskan tak Ragu Lanjutkan Pembahasan Revisi UU KPK

Mon Sep 9 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, DPR menegaskan tidak ragu untuk melanjutkan proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menegaskan bahwa usulan revisi UU KPK bisa dipertanggungjawabkan secara moral dan politik.Baca Juga “Revisi Undang-Undang KPK itu bisa kita pertanggungjawabkan […]