BREAKING NEWS: DPRD Sulsel Kirim Rekomendasi Hak Angket Gubernur ke Mendagri dan APH

KOPEL ONLINE – Makassar, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan akhirnya menindaklanjuti laporan hasil angket terhadap Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Dari hasil rapat pimpinan yang dipimpin M Roem Ketua DPRD Sulsel dan didampingi tiga wakilnya Syaharuddin Alrif, Nimatullah dan Ashabul Kahfi, Kamis (12/09/2019), mengeluarkan keputusan.

Keputusanya adalah meneruskan rekomendasi angket ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

“Tindak lanjutnya berdasarkan tatib pertama menyurat ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Aparat Penegak Hukum dan lain lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

Surat pimpinan DPRD Sulsel yang dikirim ke Mendagri dan Aparat Penegak Hukum berdasarkan hasil rekomendasi angket yang telah disimpulkan lewat rapat paripurna

Hak angket adalah sebuah hak melakukan penyelidikan dengan membentuk Panitia Khusus atau Pansus DPRD.

Diketahui DPRD Sulsel menggulirkan Hak Angket terhadap Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.

Hasil penyelidikan pansus itu kemudian dibawa pada Rapat Paripurna yang dihadiri 57 legislator di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Setelah sebelumnya berlangsung Rapat Pimpinan (Rapim).

Ada 7 poin rekomendasi yang diserahkan pansus dalam bentuk bundel yang di dalamnya berisi fakta-fakta dan kesimpulan hasil persidangan.

Kemudian dibacakan secara umum pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel dalam rangkuman dua kesimpulan dan satu rekomendasi umum
Hasil penyelidikan pansus itu kemudian dibawa pada Rapat Paripurna yang dihadiri 57 legislator di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Setelah sebelumnya berlangsung Rapat Pimpinan (Rapim). Ada 7 poin rekomendasi yang diserahkan pansus dalam bentuk bundel yang di dalamnya berisi fakta-fakta dan kesimpulan hasil persidangan.

Kemudian dibacakan secara umum pada Rapat Paripurna DPRD Sulsel dalam rangkuman dua kesimpulan dan satu rekomendasi umum

Hasil penyelidikan pansus itu kemudian dibawa pada Rapat Paripurna yang dihadiri 57 legislator di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar. (*)

Sumber : Tribun Timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Usulan Anggaran Pengembangan RSU Dadi Bikin Kaget Anggota DPRD Sulsel

Thu Sep 12 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Usulan anggaran rencanana pembangunan pengembangan Rumah Sakit Dadi Kota Makassar di Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Makassar Sulawesi Selatan, menjadi rumah sakit kanker, membuat kaget anggota DPRD Sulsel. Pasalnya usulan anggaran  senilai Rp 203,8 miliar tiba tiba muncul dalam pembahasan Pokja Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. “Itu angkat sangat besar, itu yang […]