Dorong DPRD yang Terbuka, KOPEL Roadshow Tawarkan Tatib Partisipatif

KOPEL ONLINE – Bogor, Pembahasan tatib dprd di seluruh DpRD se-Indonesia mulai digelar. Pasca pelantikan dan pemilihan pimpinan sementara, anggota DPRD akan mwmbahas Tata Tertib (Tatib) DPRD. Tatib ini adalah aturan internal yang mengatur mekanisme kerja secara internal terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Kali ini KOPEL Indonesia roadshow ke DPRD kab. Bogor. Siang tadi (11/9/2019) Tim KOPEL Indonesia bersama warga dampingan KOPEL di Kab.Bogor diterima oleh Fraksi PKS, legislator PKB Nurodin dan legislator demokrat Ruh’yat Sujana secara terpisah di ruangan masing-masing.

Roadshow ini serentak akan juga dilakukan oleh Pengurus KOPEL Indonesia disejumlah daerah, yaitu di Maluku Utara, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta dan Jawa Barat yang bertujuan untuk membuka ruang keterbukaan dan partisipasi warga yang sebelumnya tertutup di DPRD.

Ini selain pemenuhan hak informasi dan partisipasi warga, keterbukaan ini akan menutup ruang-ruang potensi korupsi yang berlatar jual beli kebijakan. Kasus korupsi di dprd yang telah ditangani sdh sebanyak 145 kasus. Peluang bertambahnya kasus ini akan terjadi bila DPRD di lebih dari 500 kabupaten/kota masih tertutup.

Meskipun secara internal Tatib ini adalah aturan internal DPRD, namun implikasinya kepada masyarakat luas yang diwakili anggota-anggota DPRD.

Beberapa aturan dalam Tatib ini sangat krusial dan berkaitan langsung dengan ruang pengawasan publik terhadap kinerja dan perilaku anggota DPRD. Salah satu diantaranya adalah aturan tentang rapat terbuka dan rapat tertutup. Kriteria rapat terbuka dan tertutup tidak memiliki standar yang jelas didalam Tatib ini sendiri. Karena standar yang tidak ada sehingga Tatib memberikan mandat kepada pimpinan rapat untuk menyatakan terbuka dan tertutup. Implikasinya adalah dprd dengan tafsirnya sendiri memberikan batasan yang dianggap tertutup dan terbuka. Dalam pengalaman pemantau Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) seringkali rapat-rapat di DPRD dinyatakan tertutup hanya dengan alasan rapat internal. Kebanyakan rapat internal ini dilakukan ketika menyangkut pembahasa anggaran sekretaria DPRD sendiri dan pembahasa ApBD secara ke seluruhan.

Selain adanya ruang tafsir berdasarkan kepentingan ini, tatib dprd juga tdk menyebut secara jelas informasi apa yang seharusnya dapat diakses publik dan juga tidak aturan tentang mekanisme akses informasi.

Nah, hal-hal ini membuat situasi DPRD yang sebenarnya tertutup meskipun selalu dibungkus dengan kata terbuka. Rapat-rapat dibuka untuk umum. namun faktanya ruang-ruang gelap itu masih sangat banyak. Rapat-rapat dan informasi-informasi dibuka ke publik, namun informasi yang detail dikomunikasikan di ruang yang tertutup.
Dengan kondisi ini, ruang permainan anggota DPRD sangat jelaa. Kewenangan yang dimilikinya untuk fungsi anggaran, pengawasa dan legislasi adalah bargaining besar yang bisa diuangkan. Tatib membuka ruang yang longgar karena tidak mengatur secara rinci dan disitulah peluang korupsi diciptakan.

Bogor, 11 September 2019

Anwar Razak
Direktur KOPEL Indonesia

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Thu Sep 12 , 2019
Kami seluruh Pengurus KOPEL Indonesia turut berduka cita atas wafatnya Mantan Presiden ke-3 RI… Semoga amal baktinya pada negara mendapat pahala disisi-Nya.