DPR Bantah Kontrak Politik Ganggu Independensi Capim KPK

KOPEL ONLINE – Jakarta, Ketua Komisi III (Hukum) DPR RI Azis Syamsuddin menolak pandangan yang menyebut kontrak politik untuk calon pimpinan (capim) KPK yang terpilih bakal mengganggu independensi. Menurut dia, surat pernyataan itu hanya untuk memastikan agar capim KPK menjalankan UU KPK sebaik-baiknya.

“Itu standar, kontrak politik itu untuk menjalankan UU secara sesungguhnya. Tidak ada hal lain,” kata Azis di Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Azis menyatakan, surat kontrak itu tak terkait dengan proses revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Meskipun, Azis mengakui bahwa, sepuluh capim bakal dimintai pandangan soal revisi UU KPK.

“Di capim kita tidak memfokus pada revisi, capim memilih calon figurnya itu apakah pandangan dia terhadp UU yang ada,” ujar dia.

Ada yang berbeda dari seleksi calon pimpinan KPK kali ini. Jika sebelumnya pada fit and proper test ada surat pernyataan yang ditandatangani, kali ini DPR menyiapkan sebuah surat pernyataan untuk memastikan konsistensi 10 capim KPK.

“Kali ini untuk fit and proper test capim KPK surat pernyataannya tidak standar. Tetapi yang standar plus nanti ditambah hal-hal yang merupakan komitmen,” kata anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Ia mengatakan, kontrak politik tersebut dimaksudkan untuk menjamin komitmen para capim agar sewaktu-waktu tidak berubah sikap saat mendapat tekanan publik. Salah satu yang dibahas, kata Arsul terkait revisi UU KPK.

“Saat fit and proper test bilang setuju (revisi UU KPK), namun di tengah jalan bilang tidak setuju lantaran takut kehilangan popularitas. Kami tidak ingin kultur seperti itu. Kalau tidak setuju, ya tidak setuju saja,” ujarnya.

Nantinya kontrak politik secara tertulis itu akan ditandatangani di atas materai. Ia menuturkan surat pernyataan tersebut akan menjadi semacam kontrak politik antara capim dengan DPR jika nantinya terpilih.

DPR mulai menggelar fit and proper test capim KPK dengan agenda pembuatan makalah. Kesepuluh capim akan menjalani tes wawancara pada 11-12 September 2019 mendatang.

10 Capim KPK

Sumber : Republika.co.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kasus Politik Uang Anggota DPRD Sulsel Terpilih Berpeluang Tetap Dilanjutkan

Tue Sep 10 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Hakim Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan permohonan M Imam Perkasa. Dikabulkan permohonan tersebut, kasus dugaan politik uang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Andi Debbie Purnamasari Rusdin, berpeluang dibuka kembali. “Sesuai dengan putusan Pengadilan ditetapkan bahwa pemberhentian kasus itu dianggap cacat prosedur,” kata Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan […]