DPRD Sulsel Minta Pemprov Tunda Penyaluran Bantuan untuk Pembangunan RS Ainum, Ini Masalahnya

KOPEL ONLINE – Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, untuk berhati hati mengalokasikan anggaran pembangunan Rumah Rakit Hasri Ainum Parepare.

Pemprov Sulsel diketahui telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan lanjutan rumah sakit tipe b senilai Rp 75 miliar, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid mengatakan, Dinas Kesehatan harus berhati hati dan tidak memberikan bantuan dana, untuk pembangunan yang status hukumya belum jelas .

“Kita sudah minta Dinas Kesehatan supaya hati hati dalam merealisasikan anggaran (untuk rumah sakit Hasri Ainum Habibi),” kata Kadir.

Untuk penganggaran pada rumah sakit yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2016/2017 senilai Rp 60 miliar, diduga tengah bersoal.

Kadir meminta agar pemerintah Provinsi Sulsel tidak hanya memberikan kepada pihak Pemda setempat, tetapi harus ada bentuk pengawasan.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel Bahtiar, menyampaikan rumah sakit Ainum bukan kewenangan Dinas Kesehatan.

RS Ainum tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan, melainkan Badan Pengelolaan Daerah.

“Memang perlu pemberian anggaran harus ada prinsip kehati hatian.Insha Allah kita akan ketemu Wali Kota,” tegasnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan terus mengebut Pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioriras Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2019.

Pembahasan tersebut mulai dilakukan ditingka Pokja untuk masing masing Komisi bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulawesi Selatan.

Bilamana pembahasan KUA PPAS antara Komisi selesai maka selanjutnya digelar pembahasan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel.

“Kalau KUPA PPAS perubahan 2019 Inshaa Allah bisa tuntas sebelum periodisasi anggota DPRD Sulsel 2014-2019 berakhir,” kata Fahruddin Rangga, Ketua Banggar DPRD Sulsel.

Hanya saja, Politisi Partai Golkar tersebut mempersoalkan rasionalisasi anggaran yang diduga sepihak oleh Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Saya dengar yang melakukan rasionalisasi adalah TGUPP. TGUPP tidak punya kewenangan melakukan rasionalisasi,”sebutnya

“Jadi saya menganggap itu tidak ada, karna sekali lagi TGUPP tidak kewenangan melakukan rasionalisasi anggaran dalam hal apbd yang sudah ditetapkan DPRD dengan eksekutif,”lanjutnya..

Walaupun mau dirasionalisi, pengurangan atau penambahan, kata dia tidak boleh dilakukan oleh institusi yang tidak jelas.

“Apa kewenangan tgupp melakukan rasionalisasi? Memberikan pertimbangan ke eksekutif boleh boleh saja tetapi tidak boleh secara teknis dia mencampuri urusan seperti itu, ndak boleh, kewenangannya tidak ada,” paparnya.

Oleh karenanya Rangga menganggap itu sesuatu yang tidak benar, dan sesuatu yang tidak sah karena tidak sesuai aturan dalam UU dalam hal ini permendagri.

“Saya belum mendapat tetapi ada beberapa sudah menyampaikan, bahwa terjadi rasionalisasi misalnya di Komisi A, (pemerintahan) menganggap ada pengurangan karna dilakukan rasionalisasi, itu tidak benar, dan kita menganggap itu tidak pernah ada.

Dia belum memberikan penjelasan secara rinci kenapa harus dirasionalisai, salah satu poin mungkin, adanya penambahan anggaran, pengahasil pajak kemarin. (*)

Sumber : Tribun Makassar.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Hasil analisis KOPEL sinjai terkait DPRD yang baru mau dilantik

Wed Sep 4 , 2019
KOPEL ONLINE – Sinjai, Hasil analisis Kopel Sinjai terhadap hasil pemilihan legislatif anggota dprd Sinjai periode 2019-2024 yang diumumkan oleh KPUD Sinjai pada tanggal 10 Agustus 2019 menunjukkan bahwa 63 % merupakan muka baru sementara 27 % sisanya adalah wajah lama. 63 % wajah baru yang terpilih merupakan orang baru […]