DPRD Sulsel Usul Tiadakan Anggaran Staf Khusus Gubernur, Ini Alasanya

KOPEL ONLINE – Makassar, Komisi A Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, meniadakan anggaran bagi staf khusus Gubernur dan Wakil Gubernur.

Menurut Ketua Komisi A, Imran Tenri Tata Amin Syam anggaran staf khusus senilai Rp 8,8 juta. Untuk masing-masing 13 staf ahli dinilai sangat membebani biro Umum Pemerintah Provinsi Sulsel.

“Terkait anggaran staf khusus dari hasil pembahasan ditingkat Pokja Bidang Pemerintahan yang dibawa ke Banggar mengusulkan agar tidak ada di biro umum,” kata Imran Tenri Tata.

Imran mengatakan anggaran staf khusus Rp8,8 juta dikali 13 orang jumlahnya sangat besar untuk satu tahun mata anggaran.

“Jadi Komisi A Pokja Bidang Pemerintahaan bulat untuk anggaran staf khusus ditiadakan di Biro Umum;” tegasnya.

Politisi Golkar tersebut mengaku Gubernur atau Wagub boleh menggunakan staf khusus asal menggunakan dana pribadi dan tidak menggunakan uang negara.

Anggaran staf khusus dianggap membenani karena dilihat dari di pagu RPJMD khusus di perubahan 2019. Sedangkan kebutuhan Biro umum sangat besar karena ada dalam proses pemenuhan aspek yang ada.

Penggangaran untuk staf khusus juga tidak tergambar dalam asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS ).

“Kebutuhan penyelenggaran pemerintahan, seharusnya anggaran staf khusus dianggaran ditempat lain,” paparnya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah diketahui mengangkat 13 orang staf khusus. Ke-13 orang ini enam akan menjadi staf khusus gubernur sementara tujuh lainnya jadi staf khusus wakil gubernur.

Gaji satu orang staf khusus bukan main-main, mereka digaji Rp8,8 juga per orang, lebih dari gaji pejabat eselon II.

Sebelumnya Nurdin Abdullah mengatakan 
staf khususnya ini bisa diunggulkan melihat performa mereka selama ini.

“Saya bilang tidak ada makan siang gratis pak, karena itu kalau kita mau yang terbaik kita harus bayar mahal,” ujarnya.

Bahkan kata dia, percepatan yang akan ia terapkan memang tidak hanya mengandalkan tenaga ASN yang ada.

Menurutnya staf khusus kerjanya lebih keras dari ASN.Coba liat semua staf saya, mungkin pegawai (ASN) itu sudah pulang tidur ke rumahnya, (sementara) staf saya itu jam satu (dini hari) masih kerja,” katanya.

“Apa yang saya mau lakukan percepatan kalau begini? Yang tadinya itu dokumen selesai dua bulan,” katanya.

“Sekarang satu hari, orang urus izin tiga bulan akhirnya tidak tau ini barang. Sekarang itu semua bisa selesai 1 hari. Coba liat,” tegas Nurdin.

Terkait gaji yang dinilai sangat mahal, Nurdin mengaku itu sangat standar. (*)

Sumber : Tibun Makassar.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Sulsel Minta Pemprov Tunda Penyaluran Bantuan untuk Pembangunan RS Ainum, Ini Masalahnya

Wed Sep 4 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel, untuk berhati hati mengalokasikan anggaran pembangunan Rumah Rakit Hasri Ainum Parepare. Pemprov Sulsel diketahui telah menyiapkan anggaran untuk pembangunan lanjutan rumah sakit tipe b senilai Rp 75 miliar, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ketua […]