Keputusan Golkar Gelar Rapat di DPR Dipertanyakan

KOPEL ONLINE – Jakarta, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Wilayah Papua Golkar Victor G May mengaku heran dengan undangan rapat kordinasi bidang (rakorbid) yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar di gedung DPR. Dia mempertanyakan alasan rapat tersebut tidak dilaksanakan di kantor DPP Golkar.

“Rapat Korbid yang akan digelar terkesan sungguh aneh, sebab rapat resmi itu tidak dilaksanakan di Kantor DPP Partai Golkar, tetapi sebaliknya berlangsung di luar kantor DPP di antaranya di gedung DPR dan hotel-hotel,” ujarnya.

Menurutnya, pada pekan lalu Rapat Korbid Kesejahteraan DPP Golkar juga digelar di Gedung DPR RI, tepatnya ruang 1205. Adapun Rapat Korbid Kepartaian DPP Golkar digelar di Hotel Century Atlet Senayan.

Victor menambahkan, kantor DPP Golkar yang megah justru tak dipakai untuk rapat dan dijaga kelompok preman. Dia menyayangkan kantor DPP Golkar menjadi lokasi perbuatan tak terpuji karena dipakai untuk arena judi kelompok preman yang menjaganya.

“Memang aneh bin ajaib kondisi Partai Golkar saat ini. Ada kantor partai dengan fasilitas lengkap, tetapi rapat-rapat partai berlangsung terpencar-pencar di luar kantor. Pengurus DPP Golkar ibarat anak-anak telantar yang tidak punya rumah, ke sana ke mari tidak tentu arah,” katanya.

Sebelumnya, DPP Golkar menggelar rapat rakorbid pemenangan pemilu wilayah Indonesia timur, Kamis (5/9). Hanya saja, rapat itu tak akan digelar di DPP Golkar, melainkan di gedung DPR RI.

Hal tersebut terungkap dari surat undangan DPP partai pimpinan Airlangga Hartarto itu untuk Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Papua Barat DPP Golkar Victor JG May. Undangan dengan nomor Und- 452/GOLKAR/IX/2019 bertanggal 4 September 2019 itu ditandatangani oleh Lodewijk F Paulus selaku sekretaris jenderal.

Merujuk pada undangan tersebut, Rakorbid Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur DPP Golkar akan digelar di Lantai 12 Gedung DPR RI, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta pada Kamis (5/9) pukul 15.00 WIB hingga selsai. Agendanya adalah evaluasi dan konsolidasi program Korbid PP Indonesia Timur Tahun 2019.

Sumber : Republika.co.id

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel Tolak Penghapusan Balitbangda, Ini Alasanya

Fri Sep 6 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel menyetujui peleburan atau penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sulsel. Kecuali penghapusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih berpolemik. Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ramperda) untuk peleburan OPD, Balitbangda digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi satu. Menurut anggota Fraksi PAN Irfan […]