Kinerja DPRD Hanya Hasilkan Perda DOB Bogor Timur dan Bogor Barat

KOPEL BOGOR – Bogor, DPRD Kabupaten Bogor menyetujui sejumlah Raperda penting dan persetujuan bersama tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Timur dan Bogor Barat. Hal itu tertuang dalam  laporan kinerja DPRD Kabupaten Bogor  Masa Persidangan II periode bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2019, Kamis (5/9).

Pemekaran Bogor wilayah Timur menjadi kabupaten sendiri atau menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Ada tujuh kecamatan yang termasuk Bogor wilayah Timur, di antaranya Jonggol yang diproyeksi menjadi pusat pemerintahannya.

Bupati Bogor, Ade Yasin, mengatakan pemisahan Bogor wilayah Timur menjadi kabupaten tersendiri merupakan janjinya saat menjadi anggota Dewan. “Ini prosesnya sudah lama juga,” kata Ade

Selain itu, lanjut Ade, luasnya Kabupaten Bogor juga menjadi alasan terhadap pemisahan Bogor Timur ini. Saat ini, Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan. “Saya pikir cukup wajar ketika dipisahkan,” kata Ade.

Usai penandatanganan persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif, usulan DOB Kabupaten Bogor Timur akan diserahkan kepada Provinsi Jawa Barat untuk dibahas pada tingkat selanjutnya. Dia tidak bisa memastikan rentang waktu hingga DOB Bogor Timur benar terwujud. “Yang jelas dari Kabupaten Bogor proses administrasinya sudah beres,” kata Ade.

DOB Kabupaten Bogor Timur adalah Jonggol, Cariu, Cileungsi, Tanjungsari, Klapanunggal, Gunungputri dan Sukamakmur.

Sebelumnya, Kabupaten Bogor juga telah menyelesaikan usulan pemekaran DOB Kabupaten Bogor Barat yang kini telah disetujui oleh pemerintah pusat. Total kecamatan Kabupaten Bogor Barat ada 14 kecamatan yakni Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin.

Rencananya pada 2020 mendatang, Kabupaten Bogor Barat, sudah mulai melaksanakan DOB setelah pemerintah pusat mencabut moratorium. (IS)

Sumber : TribunAsia.com


admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Fraksi Golkar DPRD Sulsel Tolak Pengesahan KUPA PPAS 2019

Thu Sep 5 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan menolak pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prafon Prioritas Anggaran (PPAS) 2019. “Karena ada mekanisme yang tidak dilalui, maka kami dari Fraksi Golkar menolak penandatangan KUPA PPAS tadi malam (Rabu (04/09). Kami tidak terlibat dalam […]