Lagi Dratf Akhir RUU KUHP tidak Dibuka, Ini Praktek Buruk Legislasi Nasional

KOPEL ONLINE – Bogor, Pembahasan RUU KUHP di DPR masih menyisakan banyak persoalan di mata publik. Sejumlah kritik komentar dan petisi muncul di media mainstream dan online serta medsos tapi pembahasan jalan terus, “the Show Must Go on”, cepat dan tepat, hingga dinyatakan rampung.

Dari pantauan KOPEL, pembahasan ini sudah dinyatakan rampung tinggal menunggu pengesahan pada sidang paripurna tanggal 24 September 2019, sayangnya Draft RUU ini tidak pernah di buka sama sekali ke publik. Apalagi draft akhir yang disepakati oleh Panja RUU KUHP, padahal banyak poin krusial yang menjadi kritik publik bahkan dipetisi oleh publik, misalnya poin tentang pegkritik presiden yang kena pidana 3.5 tahun, pengkritik hakim kena pidana 5 tahun, Hukuman bagi Koruptor lebih ringan dari 4 tahun menjadi 2 tahun, dan lain-lain. Hingga hari ini, Draft itu tidak dapat ditemukan dan diakses. Dalam website resmi DPR RI pun kosong hanya berisi daftar prolegnas prioritas tanpa draft dan naskah akademik. Juga tidak ada info progress pembahasan. Lagi-lagi modus mengecoh publik terjadi di pembahasan RUU ini. Sama dengan pembahasan RUU KPK kemarin yang mendapat penolakan keras dari publik tapi tetap jalan.

Ini sebenarnya prakyek yang buruk dalam proses legislasi nasional. bahkan ini merusak demokrasi yang telah dibangun sejak reformasi. Sikap otoriter terhadap masyarakat benar-benar nyata ditunjukkan. Bukan hanya menutup informasi dan komunikasi bahkan kesewenang-wenangan telah dilakukan. Amanah UU no. 14 tahun 2008 yang mengharuskan keterbukaan informasi publik tidak dihiraukan, apalagi UU No. 12 tahun 2011 yang mengharuskan adanya informasi dan pelibatan publik dalam proses legislasi.

Entah siapa yang sedang diperjuangkan oleh anggota-anggota DPR ini. Tidak ada yang jelas secara pasti. Yang pasti dari 2 pasal perubahan yang krusial tersebut yang diuntungkan adalah penguasa yang akan bebas dari kritik dan koruptor yang akan bebas berkeliaran.

Anwar Razak
Direktur KOPEL Indonesia

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

KOPEL dan Pemkot Kota Makassar Gelar Dialog Multi Pihak dengan mengambil isu Layanan Kependudukan dan pencatatan Sipil

Fri Sep 20 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Pemkot Kota Makassar bersama Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) dan YAPPIKA menggelar Dialog Multi Pihak pertama yang dilaksanakan di Kafe Iconik Jl. Amanagappa Kota Makassar (Jumat, 20/09/2019). Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh pemahaman hingga solusi, antar penyelenggara pelayanan dan masyarakat dalam melahirkan kebijakan yang efektif […]