Pembahasan APBD Perubahan 2020 Alot, DPRD “Bingung Ada Perbedaan Dokumen KUA PPAS – RKA

KOPEL ONLINE – Makassar, Pembahasan lanjutan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementaran (KUA PPAS) perubahan 2019 dan APBD 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Senin (02/09/2019), alot.

Penyebabnya karena ada perbedaan nilai nominal yang tercatat di rancangan KUA PPAS dengan dokumen Rancangan Anggaran Kerja (RKA) yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

“Belanja tidak langsungnya ada perbedaan data dari buku rancangan KUA PPAS yang dibuat oleh TPAD dengan dijelaskan Dinas Pendidikan,” kata Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Di rancangan KUA PPAS disebutkan nilai belanja tidak langsung tercatat hampir Rp 1,9 triliun, sedangkan disampaikan Dinas Pendidikan Rp 1,4 trilun.

“Itu penjelasanya tadi dari tiga komponen . Nanti kita minta sama dia untuk melaporkan secara tertulis soal ini. Kenapa ada perbedaan,” sebut politis Golkar tersebut.

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Flafon Anggaran Sementaran (KUA PPAS) perubahan 2019 dan APBD 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, Senin (02/09/2019), alot. (Hasan Basri/Tribun Timur)

Termasuk adanya pengurangan atau defisit anggaran belanja tidak langsung Rp 29 miliar. “Kita minta itu jelaskan yang mana Rp 29 miliar karena besar sekali nilainya. Ki untuk dilaporkan di banggar,”ujarnya.

Kadir juga menyinggung soal dana silpa dana biaya operasional sekolah (bos 2018. Dana sisa anggaran tidak dilembalikan dan disetor ke kas pemda.

“Seharusnya disetor kas pemda, kenapa disimpan disana. Termasuk permintaan lagi Rp 67 milir. Itu yang kita pertanyakan lagi.

Selain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial juga terjadi pengurangan belanja tidak langsung senilai Rp 1,4 miliar. Serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel. (*)


Sumber : Tribun timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Bebani Keuangan, Anggaran Staf Khusus Gubernur Bakal Dihapus

Tue Sep 3 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Fungsi staf khusus juga jadi sorotan Banggar. Bahkan, anggarannya diusul dihapus. Koordinator Pokja Pemerintahan, Imran Tenri Tata, mengatakan, fungsi staf khusus tidak ada aturannya. Kata dia, hanya ada staf ahli. Sehingga pihaknya menolak anggaran untuk staf khusus. “Pokoknya saya akan ngotot ditiadakan. Selama ini, anggaran staf […]