Pimpinan DPRD Sulsel Serahkan Rekomendasi Angket Gubernur ke Depdagri

KOPEL ONLINE – Makassar, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap dugaan pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman dalam menjalankan roda pemerintah memasuki, babak baru.

Pimpinan DPRD Sulsel telah menyerahkan rekomendasi hak angket ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), untuk ditindaklanjuti sebagaimana dalam tatatertib DPRD Sulsel.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Nimatullah kepada Tribun, Kamis (19/09/2019).

Menurutnya rekomendasi hak angket resmi diserahkan ke Depdagri pada Rabu kemarin.

Rekomendasi itu diantar langsung oleh dirinya bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, Syaharuddin Alrif, Yusran Sofyan, dan dua orang anggota Pansus Hak Angket Fahruddin Rangga dan Arum Spink.

“Benar kemarin bersama rombongan menyerahkan rekomendasi ke Depdagri disertai surat pengantar,’kata Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut melalui telepon selulernya.

Legislator terpilih periode 2109-2024 menyampaikan untuk tahapan selanjutnya.’

DPRD tinggal menunggu hasil keputusan Depdagri setelah mempelajari dan mengkaji surat rekomendasi dan pengantar yang diterima.

Jika ada ditemukan pelanggaran tentu DPRD akan menyikapi sebagaimana jenis pelanggaran yang diputuskan.

“Kita menunggu respon dari sana seperti apa tindaklanjutnya,” ujar Politisi Partai Besutan Susilo Bambang Yudoyono tersebut.

Rekomendasi Hak Angket DPRD Sulsel (handover)

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif mengatakan isi poin surat rekomendasi yang dikirim ke Depdagri.

Hal itu untuk dinilai tidak jauh berbeda dengan beberapa poin yang disimpulkan di rekomendasi dan kesimpulan lewat Paripurna.

Misalnya, pengangkatan Aparatur Sipil Negara, ketidakpatuhan dan ketaatan peraturan perundang undang, penggunaan dana APBD tidak sesuai peruntukanya dan lain lain.

DPRD meneruskan rekomendasi angket ke Depdagri berdasarkan hasil rapat pimpinan yang dihadiri sejumlah fraksi DPRD Sulsel.

Mereka sepakat untuk diteruskan ke Mendagri untuk ditindaklunjuti. 

Reaksi PDIP

Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel Alimuddin setuju dengan hasil keputusan rapat pimpinan, terkait tindak lanjut rekomendasi hak angket.

“Kalau ke Kemendagri tidak ada masalah karena kemendagri sebagai atasan pemerintah daerah,” kata Alimuddin kepada Tribun, Kamis (12/09/2019) malam.

Namun Alimuddin membantah pernyataan Syaharuddin yang menyebutkan, hasil keputusan rapat pimpinan terkait rekomendasi hak angket, juga ditujukan kepada ke aparat penegak hukum.

Menurutnya surat yang ditujukan ke APH tidak ada disebutkan dalam rapat pimpinan siang tadi yang digelar di DPRD Sulsel.

“Suratnya hanya 1 yaitu ditujukan ke Mendagri sebagai atasan pembina pemerintah daerah. Tidak ada ke APH secara langsung,” kata Bendahara DPD PDIP Sulset tersebut melalui pesan watshapnya.

Adapun isi surat yang dikirim Kemendagri bahwa Kemendagri sebagai pemerintah atasan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 wajib melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

“Poin poin isi surat ke Kemendagri sebagian sudah dilaksanakan oleh kemendagri terkait SK 193,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif sebelumnya mengatakan hasil keputusan rapat meneruskan rekomendasi angket ke Mendagri dan APH.

“Tindak lanjutnya berdasarkan tatib pertama menyurat ke Kementerian Dalam Negeri dan ke Aparat Penegak Hukum dan lain lainnya,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Syaharuddin Alrif.

Surat pimpinan DPRD Sulsel yang dikirim ke Mendagri dan Aparat Penegak Hukum berdasarkan hasil rekomendasi angket yang telah disimpulkan lewat rapat paripurna

Hak angket adalah sebuah hak melakukan penyelidikan dengan membentuk Panitia Khusus atau Pansus DPRD. (*)

Sumber : Tribun Timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Kopel Mengambil Isu Kependudukan dan Pencantatan sipil dalam dialog multi pihak

Thu Sep 19 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Dalam rangka peningkatan kualitas dan akuntabilitas pelayanan public melalui Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) kopel akan mengelar dialog multi pihak yang bertempat di Café Iconik Jalan Amanagappa pada taggal 20 September 2019. Rabu, 19/09/09. Dialog ini mengambil tema Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana […]