Rekomendasi Pansus Hak Angket Hanya Ditindaklanjuti ke Kemendagri dan APH, Ini Kata Kadir Halid

KOPEL ONLINE – Makassar, Pimpinan DPRD Sulsel telah memutuskan untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus Hak Angket untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel dengan bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Pansus Hak Angket DPRD Sulsel, Kadir Halid mengaku sangat menyayangkan keputusan pimpinan dewan yang dinilainya tak sesuai dengan hasil rekomendasi pansus hak angket yang telah disampaikan pada 23 Agustus lalu.

Pasalnya, kata dia, selain Kemendagri dan APH, pansus juga merekomendasikan agar hasil laporan pemeriksaan (LHP) juga disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk menilai sejumlah temuan yang didapatkan pansus selama proses persidangan berlangsung.

“Sesuai rekomendasi Pansus itu kan ada tiga, pertama ke Mahkamah Agung (MA), kedua ke aparat penegak hukum (APH), dan yang ketiga, Kemendagri. Kalau sesuai dengan rekomendasi pansus, semuanya harus diberikan. Harusnya sesusai dengan rekomendasi pansus,” kata Kadir, Jumat (13/9/2019).

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, berdasarkan hasil rapat pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan komisi, disepakati untuk menindaklanjuti hasil angket tersebut sesuai dengan tata tertib yang telah diatur, dengan beberapa catatan yang terlampir dalam LHP yang telah dibacakan pansus.

“Tindak lanjutnya berdasarkan tatib. Pertama, kami menyurat ke Kemendagri, dengan beberapa poin-poin. Kemudian, ke aparat penegak hukum,” kata Sahar, Kamis (12/9/2019).

Setelah bersurat ke dua lembaga tersebut, kata dia, maka pihaknya tinggal menunggu hasil penilaian untuk mengambil langkah selanjutnya.

“Setelah bersurat ke Kemendagri dan APH, maka kami tinggal menunggu hasil penilaiannya untuk proses tindak lanjut,” ujarnya.

Sumber : Sinarkata.media

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPR dan Pemerintah Sepakat 10 Pimpinan MPR

Fri Sep 13 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Badan Legislasi DPR bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat membawa pembahasan draf revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke rapat paripurna. Kesepakatan itu diputuskan saat anggota Baleg bersama Kemendagri melakukan rapat. Revisi itu menghapus Pasal 427 c menjadi Pasal 15 mengenai jumlah pimpinan MPR. Menteri […]