Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel Tolak Penghapusan Balitbangda, Ini Alasanya

KOPEL ONLINE – Makassar, Sejumlah Fraksi DPRD Sulsel menyetujui peleburan atau penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan Pemerintah Provinsi Sulsel.

Kecuali penghapusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Balitbangda) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang masih berpolemik.

Dalam penyusunan rancangan peraturan daerah (Ramperda) untuk peleburan OPD, Balitbangda digabung dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menjadi satu.

Menurut anggota Fraksi PAN Irfan AB semestinya pemprov dalam hal ini Gubernur Nurdin Abdullah melakukan kajian lebih mendalam sebelum meleburkan OPD tersebut.

“Kalau saya sebaiknya tetap ada (Balitbanda), karena bagaimanapun juga mengembangkan inovasi basisnyaharus melalui riset. Salah satu yang diharapkan Gubernur melahirkan banyak inovasi,” kata Irfan.

Kendati demikian kata politisi PAN mengaku rencanan peleburan OPD belum final. Usulan pemprov yang telah dibahas dalam pansus beberapa hari lalu , masih akan ditanggapi dari masing masing fraksi.

“Sikap dari fraksi nanti, kemudian akan disampaikan ke dalam rapat pimpinan mengenai hasil keputusan pansus,” ujarnya.

Senada disampaikan Imran Tenri Tata dari Frakai Golkar. Ia mengaku rancangan perda peleburan OPD belum final. Usulan ini masih akan dibahas dan diperhadapakan dalam rapat pimpinan.

“Dalam penggabungan opd sudah ada disetujui, tapi hanya satu saja tidak mengalami perubahan. Balitbanda tetapi dipisah,” ujar Politisi Gokar tersebut.

Imran beralasan sebaiknya Balitbanda instansi teknis tersendiri karena sudah diatur dalam undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada pasal 209.

Dimana pasal itu berbunyi menyebutkan pembentukan badan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerinrah yang menjadi kewenangan daerah, meliputi perencanan keuangan kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan dan penelitian pengembangan daerah.

Ditambah pasal 373 dan 374 menyebutkan penelitan pengembangan merupakan istrumen pembinaan penyellanggra daerah.

“Sehingga bappeda yang mempunyai ruang lingkup cukup besar, saya yakin agak sulit untuk menangani seluru hal. Yang kita inginkan efektifitas. Bagaimana fungsi hal teknis.

“Aturan sangat jelas. Kemarin saya sampaikaan disampaikan beberapa teman fraksi Golka sama kepada fokus balitbanda dalam posisi sendiri,” tegasnya.

Sumber : Tribun Makassar.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Fraksi NasDem DPRD Sulsel Tolak Balitbangda dan Bappeda Disatukan

Fri Sep 6 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentang pembentukan perangkat daerah, belum disetujui. Ranperda tentang perubahan ini terkait penataan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih dalam tahap pembahasan DPRD Sulsel. Pemprov mengusulkan peleburan dan penghapusan sekitar 27 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dikerucutkan […]