Tak Ditemui Anggota DPRD Sulsel saat Unjukrasa Tolak Revisi UU KPK, Mahasiswa Nyaris Bentrok

KOPEL ONLINE – Makassar, Ratusan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bosowa Makassar, berunjukrasa di gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (17/9/2019) sore.

Unjukrasa penolakan revisi Undang-Undang KPK itu awalnya berpansung damai.

“Revisi Undang-undang KPK dengan dalih menguatkan KPK, justru kita lihat malah akan menguatkankan para koruptor-koruptor,” kata seorang pengunjukrasa dalam orasinya.

Namun, tidak berselang lama, aksi unjukrasa itu berubah menjadi tegang.

Pemicunya, saat beberapa pegawai yang menemui pengunjukrasa menyebut, jika semua anggota DPRD Sulsel lagi kunjungan kerja ke Jakarta.

Mendengar penjelasan itu, pengunjukrasa pun gusar dan memaksa masuk ke ruang fraksi.

“Ayo kita masuk, kita cari anggota DPRD di dalam, ini rumah kita, rumah rakyat,” teriak pengunjukrasa.

Aksi saling dorong antar pengunjukrasa dan pegawai serta petugas Satpol PP dan polisi pun tidak terhindarkan.

Terhalang masuk, akibat pagar betis yang pegawai polisi dan Satpol PP, pengunjukrasa pun bergeser ke menara DPRD.

Hal yang sama ditemui, pintu masuk menara Gedung DPRD Sulsel ditutup lebih dahulu oleh Satpol PP yang berjaga.

Aksi saling dorong pun kembali terjadi antara polisi dan pengunjukrasa sebelum akhirnya para mahasiswa berjas biru itu berhasil ditenangkan.

Ada pun tuntutan pengunjukrasa dalam aksi itu:
1. Tarik dan batalkan Surat Presiden (Supres) yang telah dikeluarkan dengan memberi mandat kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara (MenPAN-RB) Syafruddin, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama DPR.

2. Hentikan pembahasan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK yang berupaya melemahkan KPK.

3. Menuntut pemerintah bersama DPR untuk konsisten pada penguatan KPK dan mengevaluasi RRU lain yang melemahkan gerakan anti korupsi, dan mengembalikan semangat demokrasi sesuai dengan amanah reformasi dan kosntitusi. (*)

Sumber : Tribun Timur.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

Pimpinan DPRD Sulsel Serahkan Rekomendasi Angket Gubernur ke Depdagri

Thu Sep 19 , 2019
KOPEL ONLINE – Makassar, Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap dugaan pelanggaran Gubernur Sulsel Nurdin dan Wakilnya Andi Sudirman Sulaiman dalam menjalankan roda pemerintah memasuki, babak baru. Pimpinan DPRD Sulsel telah menyerahkan rekomendasi hak angket ke Departemen Dalam Negeri (Depdagri), untuk ditindaklanjuti sebagaimana dalam tatatertib DPRD Sulsel. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Nimatullah kepada Tribun, Kamis (19/09/2019). Menurutnya rekomendasi hak angket resmi diserahkan […]