Tolak revisi UU KPK, Kopel ingin temui Presiden Jokowi

KOPEL ONLINE – Bogor, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo ihwal rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh DPR RI.

Ketua Kopel Indonesia Anwar Razak, di Bogor, Selasa, menyebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan keberatan yang menurutnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.

“Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan Presiden. Maka Presiden punya power untuk menghentikan. Kita akan melihat, apakah bisa bertemu langsung dan minta langsung untuk bertemu,” ujarnya, usai melaksanakan diskusi menolak revisi UU KPK, di Kota Bogor, Jawa Barat.

Menurutnya, pada diskusi yang dihadiri juga oleh Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi dan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti timbul beberapa gagasan dalam menolak revisi UU KPK.

“Ada beberapa pandangan, pada intinya kita semua tidak sepakat revisi undang-undang KPK ini diteruskan. Ini mohon dihentikan. Kami, selain ke DPR meminta kepada Presiden,” kata Anwar.

Di samping itu, ia mendorong masyarakat di berbagai daerah di Indonesia bersama-sama menyuarakan revisi UU KPK yang dianggapnya akan melemahkan KPK. Pasalnya, kekuatan publik menurutnya akan menjadi patokan respons Presiden.

“Kalau kekuatan publik lemah, respons presidennya akan lemah, sehingga kami akan terus mengampanyekan baik di Bogor dan daerah-daerah lain, bukan hanya Jakarta,” katanya lagi.

Sumber : Antaranews.com

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Post

DPRD Usul Posisi Wagub DKI Jakarta Lebih dari Satu Orang

Tue Sep 10 , 2019
KOPEL ONLINE – Jakarta, Ketua Sementara DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan mengusulkan posisi Wagub DKI diisi lebih dari satu orang. Usulan itu dianggap efektif untuk mendampingi kinerja Gubernur DKI Anies Baswedan. “Usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, Wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi […]